Rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Mensos Ungkap Target Turunkan Angka Kemiskinan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan rencana kerja Kementerian Sosial pada 2019 akan berfokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019 di gedung DPR, Kamis (6/9) kemarin.

Agus Gumiwang mengatakan untuk mendukung rencana kerja tersebut Kemensos didukung pagu anggaran Rp 58,9 triliun pada 2019. Jumlah ini naik 36,06 persen dibandingkan tahun anggaran 2018.

"Kenaikan anggaran terbesar Kemensos 2019 adalah untuk peningkatan kualitas bantuan sosial PKH. Skema bantuan sosial PKH berubah dari flat Rp 1.890.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi kembali kondisonal sesuai beban kebutuhan keluarga," terangnya.

Baca: 14 Tahun Dalang Pembunuhan Munir Belum Ditindak, Ini Pesan Setara Institute untuk Pemerintah

Peningkatan tersebut, lanjutnya, pada nilai bantuan komponen pendidikan dan kesehatan sebesar 100 persen. Menurut Agus Gumiwang, kenaikan anggaran PKH tampak dalam jumlah bantuan tetap Rp 550 ribu, komponen kesehatan Rp 2,4 juta, pendidikan SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, dan SMA Rp 2 juta.

Sementara untuk komponen kesejahteraan Lansia tetap Rp 2,4 juta dan Penyandang Disabilitas Rp 2,4 juta. Untuk KPM yang berdomisili di daerah terpencil, kepulauan terluar dan perbatasan antar negara, bantuan tetapnya Rp 1 Juta. Kenaikan sekitar indeks bansos 100% ini dalam rangka mengurangi angka kemiskinan menjadi 9,3% pada akhir tahun 2019. Adapun jumlah sasaran tetap 10 Juta KPM PKH.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan, kenaikan anggaran di Kemensos dapat dipahami dan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Baca: Peringati 1 Suro, Keraton Solo Kirab Kebo Bule Sejauh 7 KM

Berkaitan dengan peningkatan anggaran PKH 2019, Komisi VIII DPR akan mendorong Kemensos menguatkan kebijakan SDM melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan kesejahteraan bagi pendamping program sehingga kinerjanya efektif dan efisien.

"Jadi bansos diberikan bukan sekadar bansos, namun pendamping program diharapkan mampu mendorong kemandirian penerima manfaat dan menumbuhkan enterpreneurship atau jiwa kewirausahaan sehigga lepas dari kemiskinan," katanya.

Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Baca: Inilah Pernyataan Partai Oposisi Soal Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. (*)