Kunjungi Kampus Uniba, Komisioner ORI Singgung Pelayanan Publik Mirip Angin

Adrianus Meliala, Komisioner ORI, menyatakan, pelayanan publik itu ibarat angin bisa dirasakan tapi tidak diketahui yang sebenarnya.

Kunjungi Kampus Uniba, Komisioner ORI Singgung Pelayanan Publik Mirip Angin
Tribun Kaltim/Rachmad Sujono
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kunjungi Kampus Uniba menyelenggarakan diskusi mengenai pelayanan publik di Auditorium Uniba Kota Balikpapan pada Selasa (25/9/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO BALIKPAPAN - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Universitas Balikpapan (Uniba) menyelenggarakan diskusi mengenai pelayanan publik dan penandatanganan kesepakatan kerjasama.

Pengamatan Tribunkaltim.co, kegiatan ini berlangsung di aula auditorium Universitas Balikpapan, mulai berlangsung sekitar pukul 13.20 Wita pada Selasa (25/9/2018).

Penyelenggaraan diskusi tersebut juga menghadirkan beberapa tokoh penting diantaranya Piatur Pangaribuan Rektor Universitas Balikpapan dan Rendy Ismail serta Kashariyanto Kepala ORI Kaltim.

Baca: Tangkal Hoax Kejati Kaltim dan Kejaksaan Agung Lakukan Penyuluhan

Tidak lupa juga ada Adrianus Eliasta Meliala, Komisioner ORI yang mengenakan kemeja batik. Kegiatan diskusi publik di moderatori langsung oleh Pitoyo, Wakil Pimpinan perusahaan Tribunkaltim.

Saat sampaikan sambutan pembukaan, Adrianus Meliala, Komisioner ORI, menyatakan, pelayanan publik itu ibarat angin bisa dirasakan tapi tidak diketahui yang sebenarnya.

Sebagai contoh tentang pengurusan pelayanan surat keterangan kelakuan baik di kepolisian Indonesia semakin banyak orang tidak tahu bahwa pelayanan ini harus murah dan cepat. Sekarang sudah diubah, murah tetapi cepat.

"Setiap hidup bernegara memang mesti ada hubungan dengan pelayanan publik," kata Adrianus, pria kelahiran Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung ini.

Baca: Viral Reaksi Edy Rahmayadi, Ketua PSSI saat Wawancara Live, Tagar #SiapPakEdy Jadi Trending Topic

Dalam konsep sebuah negara kesejahteraan negara itu harus mampu mengadakan pelayanan publik secara baik lengkap dan terjamin supaya warga negara tidak perlu menyesuaikan dari penerimaannya selain untuk konsumsi pangan dan gaya hidup.

Berbeda halnya, kata Adrianus, dengan konsep negara mahal yang akan menjadi negara gagal bahwa negara ini tidak lagi mampu menyelenggarakan pelayanan publik sama sekali.

"Cenderung warga negaranya praktis harus mengadakan, membiayai sendiri hampir seluruh keperluan hidupnya," ungkap pria kelahiran 28 September 1966 ini.

Penulis: Budi Susilo
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved