Tak Bangun Bozem, DPRD Balikpapan Stop Pengerjaan Dua Pengembang Perumahan

Tidak membuat bozem dan fasilitas umum dua pengembang perumahan di Balikpapan Utara dihentikan pengerjaannya.

Tak Bangun Bozem, DPRD Balikpapan Stop Pengerjaan Dua Pengembang Perumahan
Tribun Kaltim/Siti Zubaidah
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Nazaruddin bersama anggotanya melakukan sidak di perumahan wilayah Karang Joang 

TRIBUNKALTIM.CO - Tidak membuat bozem dan fasilitas umum dua pengembang perumahan di Balikpapan Utara dihentikan pengerjaannya.  

Hal tersebut diungkapkan Nazaruddin Ketua Komisi III DPRD Balikpapan usai melalukan sidak, Kamis (27/9/2018).

Sesuai laporan dari warga, kondisi perumahan yang informasinya sering banjir. Ada etikat baik dari Hotel di yang daerah yang berdekatan untuk memberikan bantuan Box Culvert untuk penanganan banjir.

Namun sayang pengembang tidak memanfaatkan Box Culvert tersebut, sehingga Box Culvert dibiarkan begitu saja 

Baca: Gelar Police Goes To Campus, Dirlantas Polda Kaltim Ajak Mahasiswa Sosialisasikan Bahaya Laka Lantas

"Kami dari Komisi III mengingatkan kembali, jangan sampai pengembang tidak melaksanakan itu. Kami sampaikan kepada OPD terkait bahwa izinnya dipending dulu," kata Nazaruddin.

Menurutnya, ketika pengembang sudah membangunkan Bozem untuk antisipasi banjir baru izinnya bisa diserahkan kembali.

"Jadi kami minta pembangunan perumahan distop sementara, setelah ada pembangunan Bozem baru dilanjutkan. Karena informasinya pengembang akan membangun perumahan lagi," katanya.

Selain itu, DPRD pun menyetop pembangunan perumahan  lainnya di Karang Joang, lantaran warga mengeluh tidak dibangunkan fasilitas umum seperti mushalla di lokasi perumahan tersebut.

Baca: Gubernur Kaltara Ingatkan Pemilu Jangan Sampai Rusak Sendi-sendi Persaudaraan dan Pembangunan

"Perumahan ini mengajukan izin dengan perumahan subsidi atau MBR. Kita tau bahwa perumahan MBR di Balikpapan harganya maksimal Rp 135 juta. Namun harga yang dijual Rp 195 juta. Itu membohongi warga, fasilitas umumnya juga tidak ada. Seharusnya pengawasan dari Pemerintah kota. Jangan keluarkan izin kalau memang belum melengkapi semua persyaratannya," tegas Nazaruddin.

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved