Kebijakan Jonan Soal Kenaikan Harga BBM Bukan yang Pertama Kali Dibatalkan Jokowi

Koreksi Jokowi atas sikap Jonan seputar rencana kenaikan harga BBM ini mengingatkan pada peristiwa pada pengujung 2015.

Kebijakan Jonan Soal Kenaikan Harga BBM Bukan yang Pertama Kali Dibatalkan Jokowi
Dok. Biro Humas Pemprov Kalbar
Presiden Jokowi didampingi Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Dirut PLN Sofyan Basir, Menteri ESDM Ignasius Jonan saat meninjau lokasi MPP 4x25 MW di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (18/3/2017). 

Kebijakan Jonan Soal Kenaikan Harga BBM Bukan Yang Pertama Kali Dibatalkan Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

Keputusan Jokowi ini sekaligus mengoreksi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Awalnya, Jonan yang menyampaikan bahwa premium akan naik pada pukul 18.00 WIB, Rabu (10/10/2018) kemarin. Pernyataan itu disampaikan Jonan saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu sore, di sela-sela pertemuan IMF-Bank

Harga premium naik menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali. Jonan bahkan menyebut bahwa kenaikan harga premium ini sesuai arahan Presiden Jokowi.

"Pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium, premium saja ya, mulai hari ini pukul 18.00 WIB paling cepat, tergantung Pertamina (sosialisasi) ke 2.500 SPBU di seluruh Nusantara, disesuaikan harganya," kata Jonan.

Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium, Pertamina Tanggung Beban Subsidinya

Kenaikan Harga Premium Ditunda, Fahri Hamzah: Tentukan Harga BBM Seperti Naikkan Harga Pecel

Namun, tak sampai 1 jam, pernyataan Jonan itu langsung dikoreksi oleh anak buahnya. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi). Kami evaluasi lagi kenaikan tersebut," kata dia.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," kata Erani.

Halaman
12
Editor: Doan Pardede
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved