39 Ribu Warga Miskin di Samarinda Belum Terdaftar Jaminan Kesehatan

Pemkot Samarinda berpacu dengan waktu, 1,5 bulan, jelang tenggat waktu, kepesertaan JKN warga Kota Tepian baru mencapai 82 persen.

39 Ribu Warga Miskin di Samarinda Belum Terdaftar Jaminan Kesehatan
TRIBUN KALTIM/NALENDRO PRIAMBODO
Sosialisasi optimalisasi peran RT, RW, kelurahan, camat mewujudkan implementasi cakupan sehat semesta program JKN-KIS di ruang rapat utama Balaikota Samarinda, Selasa (16/10/2018). Ratusan perwakilan RT, RW, Lurah hingga Camat se-Samarinda yang hadir, diarahkan mendata dan mendaftarkan warganya yang belum masuk sebagai peserta JKN-KIS 

39 Ribu Warga Miskin di Samarinda Belum Terdaftar Jaminan Kesehatan

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Nalendro Priambodo

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemkot Samarinda berpacu dengan waktu, 1,5 bulan, jelang tenggat waktu, kepesertaan JKN warga Kota Tepian baru mencapai 82 persen.

Padahal, per 1 Januari 2019, Pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menargetkan 95 persen warganya masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Angka 82 persen itu berarti masih ada 134.860 warga Samarinda yang belum masuk program JKN-KIS.

Komentar Mario Gomez Jelang Persib Bandung Jamu Persebaya Surabaya di Bali

Ratusan ribu warga itu, terbagi dalam berbagai kategori, di antaranya, Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/APBD, dan non PBI. Data itu, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) per 1 Oktober 2018.

Prosentase kepesertaan warga di Samarinda, masih kalah dibandingkan Kukar, Bontang dan Mahulu. Samarinda, menempati peringkat ke-lima se-Kaltim untuk total capaian kepesertaan JKS-KIN.

Musim Hujan Segera Tiba, BMKG Ungkapkan Palu Terancam Banjir Bandang dan Longsor

“Masih ada 39 ribu penduduk tidak mampu menurut data Dinas Sosial (Samarinda) yang belum punya jaminan kesehatan dan belum terdaftar di PBI APBD kota Samarinda,” kata Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Arbayah Ropika, Selasa (16/10/2018).

Dalam sosialisasi optimalisasi peran RT,RW,kelurahan, camat mewujudkan implementasi cakupan sehat semesta program JKN-KIS di ruang rapat utama Balaikota Samarinda kali ini, Arbayah menjelaskan, payung hukum menopang program ini, melalui Peraturan Presiden (Perpres) 12 2013 tentang JKN, disusul Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Instruksi Presiden no 8 2017 tentang optimalisasi program JKN, yang mengamanatkan dukungan 11 instansi pemerintah didukung Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) menudukung program ini. 

Memutar Punggung untuk Redamkan Pegal hingga Berbunyi Ternyata Berbahaya, Ini Risikonya

Inpres inipun sudah disampaikan ke Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Bahkan, setiap bulannya, Presiden Jokowi langsung memonitor implementasi JKN di tiap daerah.

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved