UMP Kaltim 2019 di Tangan Gubernur, Pengusaha Ajukan Dua Opsi

Apakah sejauh ini ada keberatan dari pihak pengusaha akan pola pengupahan dari PP 78/ 2015, tak dikomentari oleh Abu Helmi.

UMP Kaltim 2019 di Tangan Gubernur, Pengusaha Ajukan Dua Opsi
TRIBUN KALTIM / ANJAS PRATAMA
Kepala Disnakertrans Kaltim, Abu Helmi. UMP Kaltim akan diumumkan dan ditetapkan per 1 November mendatang. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sisa waktu sekitar 10 hari sebelum penetapan dan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim secara serentak se Indonesia per 1 November mendatang membuat beberapa pihak terkait saat ini mulai memantapkan formula UMP versi masing-masing.

Tribun mengkonfirmasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), serta Pemprov Kaltim perihal nilai yang mereka ajukan dalam UMP 2019 nantinya, Jumat (19/10).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kaltim, Abu Helmi, saat ditemui di lift Kantor Gubernuran Kaltim hanya menjawab sedikit perihal UMP Kaltim tersebut.

“Intinya, UMP akan diumumkan dan ditetapkan per 1 November. Pokoknya semua peraturan. Pemerintah pusat kan sudah memberi petunjuk untuk UMP. Itu akan ditindaklanjuti oleh daerah melalui Dewan Pengupahan. Saat ini sedang dibahas. Besarannya akan ditetapkan oleh Bapak Gubernur Kaltim,” ucapnya.

Jawaban yang sama ikut diberikan Abu Helmi, terkait opsi-opsi apa yang akan diambil Pemprov, apakah ikuti aturan pusat dengan PP 78 Tahun 2015 dengan pilihan kenaikan 8,03 persen atau memilih mengikuti laju ekonomi lokal Kaltim.

“Hanya itu. 1 November. Pokoknya saya tak mau mendahului ketetapan Pak Gubernur, berdasarkan aturan yang berlaku. Hanya itu,” ucapnya.

Apakah sejauh ini ada keberatan dari pihak pengusaha akan pola pengupahan dari PP 78/ 2015, tak dikomentari oleh Abu Helmi.

“Saya tak bisa komentar. Itu internal dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan terdiri dari pemerintah, unsur akademisi, Apindo, Serikat Pekerja/ Buruh dan BPS. Jadi saya tak bisa menggurui. Intinya, besarannya ditentukan Gubernur berdasarkan SK,” katanya.

Diketahui, dalam kalkulasi penetapan UMP, jika berdasarkan PP 78 Tahun 2018, angka UMP Kaltim 2019 diperkirakan akan naik sekitar Rp 200 ribu.

Halaman
1234
Penulis: Anjas Pratama
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved