Pemerintah Pakai Skema Sepeti Ini Selesaikan Masalah Guru Honor

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan skema penyelesaian untuk guru honorer.

Pemerintah Pakai Skema Sepeti Ini Selesaikan Masalah Guru Honor
TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Guru honorer demonstrasi tuntut kesejahteraan saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017 lalu. 

Pemerintah Pakai Skema Sepeti Ini Selesaikan Masalah Guru Honor

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan skema penyelesaian untuk guru honorer.

Berdasarkan rilis yang diterima TribunWow.com, secara hukum, permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (THK 2) sudah harus selesai pada tahun 2014 sesuai dengan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Namun, saat ini terhitung masih ada sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.

"Masalah honorer ini sudah mengemuka dari tahun 2004 dan pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap para honorer tersebut, baik THK1 maupun THK2," ungkap Syafruddin, MENPANRB di Jakarta. Jumat (2/11/2018).

Saat ini, pemerintah juga telah memiliki skema penyelesaian terhadap guru honorer.

Pertama, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26 % berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes.

Kedua, pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang saat ini berlaku.

Peraturan perundangan tersebut yakni UU ASN yang memberikan syarat usia maksimal 35 tahun, serta harus ada perencanaan kebutuhan, juga melalui seleksi.

Seleksi tersebut antara lain berdasarkan UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan Guru minimal harus S1; dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D3.

Ketiga, dari sejumlah pertimbangan di atas maka pemerintah bersama 8 Komisi di DPR telah menyepakati bahwa bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus Eks THK 2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018.

Sementara bagi yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan diproses menjadi P3K (P3K adalah pegawai ASN).

Halaman
12
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved