Lion Air JT610 Jatuh

Pengamat Menilai Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Indonesia Lemah, Ini Alasannya

Lemahnya fungsi pengawasan juga terlihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Pengamat Menilai Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Indonesia Lemah, Ini Alasannya
tribunkaltim/jino
Penerbangan perdana maskapai Lion Air dari Bandara Internasional SAMS Sepinggan tujuan Malinau. 

Pengamat Menilai Pengawasan Keselamatan Penerbangan di Indonesia Lemah, Ini Alasannya  

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan regulasi penerbangan oleh pemerintah, khususnya mengenai jaminan keselamatan.

Agus mengatakan, Kementerian Perhubungan selaku pembuat regulasi berkewajiban mengawasi perusahaan maskapai penerbangan secara ketat dalam melaksanakan seluruh regulasi yang ada.

"Hampir semua (regulasi), terutama soal keselamatan. Saya katakan bahwa transportasi itu ujung tombaknya adalah keselamatan. Ketika tidak selamat itu artinya buruk pengelolaan regulasinya," ujar Agus saat berbicara dalam diskusi bertajuk 'Potret Dunia Penerbangan Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).

Mesin Pesawat Sudah Ditemukan, Inilah 5 Fakta Baru Evakuasi Lion Air JT610

Seorang Penyelam Dikabarkan Meninggal saat Bertugas Mencari Pesawat Lion Air JT-610

Menurut Agus, pemerintah seharusnya mengawasi pelaksanaan regulasi terkait keselamatan, antara lain mekanisme pemberian izin terbang, pelatihan bagi awak kabin dan teknisi pesawat.

Di sisi lain, pemerintah belum memiliki jumlah inspektor yang mencukupi untuk melakukan fungsi pengawasan.

Ia turut menyoroti kekosongan jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sejak pejabat yang lama, Agus Santoso, pensiun.

Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Mohamad Pramintohadi Sukarno sebagai Pelaksana Tugas.

Agus memandang kekosongan jabatan tersebut menunjukkan pemerintah belum serius dalam hal pengawasan regulasi.

Lemahnya fungsi pengawasan juga terlihat dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Penyelam Relawan Basarnas Meninggal Dunia saat Proses Pencarian Puing Lion Air

Pakar hukum Sebut Ahli Waris Berhak Dapat Santunan Rp 1,250 Miliar dari Lion Air

Hingga saat ini, Indonesia juga belum memiliki Mahkamah Penerbangan. Padahal pembentukan Mahkamah Penerbangan secara tegas diamanatkan dalam UU Penerbangan.

Mahkamah Penerbangan berwenang menjatuhkan sanksi profesi terhadap pilot, bila ditengarai ada kesalahan prosedur yang terjadi.

"Menurut saya, yang lemah itu pelaksanaannya (pengawasan). Itu yang harus di-review lagi. Sudah dijalankan atau belum karena kondisi pesawat sekarang ini sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Soal pemenuhan inspektor kan masih kurang juga sekarang," kata Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengawasan Regulasi Keselamatan Penerbangan Dinilai Masih Lemah", 

Editor: Doan Pardede
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved