Terbukti Pungli, Oknum Pejabat Disdukcapil PPU Diberi Sanksi Berat

merekomendasikan sanksi berat kepada oknum pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena terbukti melakukan pungutan liar

Terbukti Pungli, Oknum Pejabat Disdukcapil PPU Diberi Sanksi Berat
INTERNET
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO - Tim Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Penajam Paser Utara (PPU), memutuskan untuk merekomendasikan sanksi berat kepada oknum pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kartu keluarga (KK) dan KTP.

Selanjutnya, rekomendasi ini akan diserahkan kepada Bupati Abdul Gafur Mas'ud untuk memutuskan jenis sanksi berat yang akan diberikan.

Asisten III Setkab PPU, Alimuddin yang ditemui, Senin (5/11/2018) sore menjelaskan, setelah dilakukan rapat tim pada, Senin di ruangnya diputuskan untuk memberikan rekomendasi kepada bupati berupa sanksi berat.

Bentuk sanksi berat yang akan diberikan terdapat dua pilihan, masing-masing pencopotan dari jabatan dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun,

"Nanti bupati yang akan memutuskan bentuk sanksinya, apakah copot dari jabatan atau penundaan kenaikan pangkat," katanya.

Baca: Kasus Pungli di Disdukcapil, Bupati PPU : Kami akan Sikat tak Ada Urusan

Ia mengatakan, sanksi ini diberikan karena setelah dalam pemeriksaan tim menemukan adanya pungli yang dilakukan oknum tersebut.

Mengenai pimpinan oknum pejabat tersebut, Alimuddin masih akan dipelajari apakah pimpinannya akan diberikan sanksi atau tidak.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara (PPU) Tohar, telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan investigasi dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Nantinya hasil investigasi ini menjadi patokan untuk memberikan sanksi bila terbukti melakukan pungli

Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/10), Tohar menuturkan bahwa oknum pejabat yang diduga melakukan pungli datang menyampaikan sembari menbawa koran yang memberitakan mengenai pungli tersebut. Ia mengatakan dirinya tak memanggil yang bersangkutan namun hanya inisiatif sendiri untuk datang.

"Dia datang sambil menbawa koran," katanya.

Baca: Dugaan Pungli di Disdukcapil PPU Belum Diproses Hukum, Ini Alasannya

Saat ditanya apakah ada pengakuan dari oknum tersebut bahwa melakukan pungli, Tohar menyampaikan tidak ada pengakuan dari secara gestur tubuh sudah memahami tindakan tersebut.

Tohar mengatakan dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk KK dan KTP tak dilakukan pungutan karena gratis. Namun ternyata dimanfaatkan untuk meminta kepada warga yang mengurus di Disdukcapil.

Untuk itu, ia telah meminta Inspektorat sebagai pengawasan untuk mendalami masalah ini.

"Saya minta secepatnya ditindaklanjuti dan segera diselesaikan," katanya

Penulis: Samir
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved