Breaking News:

Pejabat Disdukcapil PPU Terbukti Pungli, Sekda Tohar Mengaku Kecewa

Sekda Penajam Paser Utara (PPU) Tohar mengaku kecewa, dengan adanya pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang terbukti pungli.

Penulis: Samir | Editor: Trinilo Umardini
TRIBUN KALTIM/SAMIR
Sekda Tohar 

Pejabat Disdukcapil PPU Terbukti Pungli, Sekda Tohar Mengaku Kecewa

Laporan wartawan tribunkaltim. Co, Samir Paturusi

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara (PPU) Tohar mengaku kecewa, dengan adanya pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli).

Sementara itu, tim kode etik PNS telah merekomendasikan pemberikan sanksi berat berupa penundaan pangkat selama tiga tahun atau mencopotan dari jabatan.

Ditemui, Selasa (6/11/2018), Tohar mengatakan belum menbaca rekomendasi dari tim kode etik namun sudah mengetahui melalui portal Tribunkaltim. Co.

Namun demikian, ia mengaku dengan terbukti pungli ini sangat kecewa karena seharusnya seorang PNS ikhlas dalam bekerja karena sudah mendapatkan gaji setiap bulan.

KNKT Beberkan Fakta Baru, Misteri Jatuhnya Lion Air JT610 Mulai Terungkap

 

"Kecewa lah kalau ada PNS yang melakukan pungli. Kalau bicara gaji tak cukup kan tidak bisa seperti itu karena harus ikhlas bekerja. Saya juga sering mengingatkan agar tak melakukan tindakan yang melanggar hukum, " jelasnya.

Sebelumnya, Tim Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Penajam Paser Utara (PPU), memutuskan untuk merekomendasikan sanksi berat kepada oknum pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kartu keluarga (KK) dan KTP.

Selanjutnya, rekomendasi ini akan diserahkan kepada Bupati Abdul Gafur Mas'ud untuk memutuskan jenis sanksi berat yang akan diberikan.

Bela Prabowo hingga HTI, Inilah Rekam Jejak Yusril Ihza Mahendra Melawan Jokowi

Di Pekan Ke-29 Liga 1 2018, Persib Bandung Jadi Tim Tandang Paling Perkasa

 

Asisten III Setkab PPU, Alimuddin yang ditemui, Senin (5/11/2018) sore menjelaskan, setelah dilakukan rapat tim pada, Senin di ruangnya diputuskan untuk memberikan rekomendasi kepada bupati berupa sanksi berat.

Bentuk sanksi berat yang akan diberikan terdapat dua pilihan, masing-masing pencopotan dari jabatan dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun,

"Nanti bupati yang akan memutuskan bentuk sanksinya, apakah copot dari jabatan atau penundaan kenaikan pangkat," katanya.

Mulai Bergulir 8 November 2018, Inilah Sederet Fakta Menarik Sepanjang Sejarah Piala AFF

Rita Tila Diisukan Dekat dengan Sule, Begini Reaksi Suami Pesinden Tenar Jawa Barat

Ia mengatakan, sanksi ini diberikan karena setelah dalam pemeriksaan tim menemukan adanya pungli yang dilakukan oknum tersebut.

Mengenai pimpinan oknum pejabat tersebut, Alimuddin masih akan dipelajari apakah pimpinannya akan diberikan sanksi atau tidak. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved