Pemkot Sebut Bantuan Hukum untuk Empat ASN yang Tersangkut Korupsi RPU Sudah Sesuai Aturan

Bantuan hukum tersebut juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemkot Sebut Bantuan Hukum untuk Empat ASN yang Tersangkut Korupsi RPU Sudah Sesuai Aturan
TRIBUN KALTIM/RUDY FIRMANTO
Kepala Inspektorat Dahniar 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Aris Joni

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Balikpapan yang telibat kasus korupsi pengadaan Lahan Rumah Potong Unggas (RPU) tahun 2014 lalu mendapat bantuan hukum dari Pemkot Balikpapan.

Pasalnya para ASN tersebut masih dalam status praduga tak bersalah, sehingga perlu mendapatkan pendampingan hukum.

Hal tersebut diutarakan Kepala Inspektorat Kota Balikpapan, Dahniar.

Dikatakan Dahniar, bantuan hukum tersebut juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terlebih menurutnya, para ASN tersebut masih dalam status praduga tak bersalah.

"Saat ini kan mereka masih praduga tak bersalah, jadi perlu pendampingan hukum," ujarnya.

Baca juga:

Siap Hadapi Mayweather, Petarung Kickboxing Jepang Balas Ejekan Conor McGregor

Selipkan Surat Permohonan Maaf, Pria Ini Tinggalkan Motor Sport yang Dicuri di Area Parkir

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved