Tim KPK Turun ke Samarinda Pantau Pengelolaan Batu Bara, Ini Komentar Pengamat

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah, menilai, kedatangan tim KPK ke Samarinda

Tim KPK Turun ke Samarinda Pantau Pengelolaan Batu Bara, Ini Komentar Pengamat
TRIBUNKALTIM.CO/BUDHI HARTONO
Herdiansyah Hamzah alias Castro 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah, menilai, kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Samarinda sebagai pesan bagi aparat penegak hukum di daerah terkait kinerja selama ini dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pengelolaan sumber daya alam, khususnya batu bara.

Dikemukakan, kedatangan KPK ke Samarinda yang dipimpin langsung Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mengonfirmasi serta mengkroscek secara faktual, dari hulu ke ilir yang memungkinkan adanya potensi kerugian negara.

Selain itu, kedatangan KPK juga didasari adanya perbedaan data dengan Kementerian terkait, seperti Perdagangan, Pajak, Bea dan Cukai, termasuk ESDM sendiri.

Baca: Ada Dugaan Kerugian Negara Rp 1,2 T dari Royalti Batu Bara, KPK Turun ke Sungai Mahakam

Dengan adanya perbedaan data tersebut, KPK ingin memeriksa langsung dimana letak perbedaan data, karena disinyalir ada kerugian negara yang terjadi dari pengelolaan sumber daya alam, terutama sektor batu bara.

Pada 2015, KPK telah me-launching Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam (GPSDA), namun hingga saat ini belum ada upaya serius dengan melakukan penelusuran indikasi dugaan korupsi di sektor sumber daya alam.

"Belum ada upaya lebih konkrit ke arah penelusuran indikasi adanya korupsi. Ada upaya tapi selama ini sifatnya hanya administratif, seperti tata kelola perizinan di daerah," ujar Herdiansyah.

Padahal, dia menilai selama ini banyak laporan yang dialamatkan ke KPK untuk dapat menjadi bahan upaya penindakan indikasi korupsi.

Laporan-laporan yang dikirim ke KPK, juga sebagai indikasi dari ketidakpercayaan organisasi, LSM maupun perorangan terhadap aparat di daerah, seperti Kejaksaan maupun Polri menangani praktik maupun indikasi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara.

Baca: Hadir di Kota Bontang, Alfamidi Gandeng Pedagang Lokal

Dengan datangnya KPK ke Kaltim, khususnya Samarinda juga menandakan adanya problem dengan aparat hukum di daerah, karena diduga tidak ada progres dan cenderung pasif terhadap dugaan korupsi di sektor sumber daya alam.

Namun, dilihat secara positif, kedatangan KPK juga sebagai pesan kepada aparat penegak hukum di daerah, agar tidak hanya menunggu laporan baru bertindak, karena tindak pidana korupsi bukanlah delik aduan.

Jika ada indikasi yang mengarak ke korupsi, harusnya aparat di daerah langsung begerak dengan melakukan penyelidikan. Diharapkan, KPK tidak hanya melakukan pemeriksaan teknis saja, tapi juga harus membaca laporan-laporan yang ditujukan kepada KPK. (*)

Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved