Breaking News:

Usai Menyusuri Sungai Mahakam, KPK Keluarkan 9 Rekomendasi; Simak Butir-butirnya

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, KPK merekomendasikan sejumlah rencana aksi.

TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER DESMAWANGGA
Ketua KPK, Agus Rahardjo memberikan keterangan pers usai melakukan penelusuran di sungai Mahakam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam khususnya batu bara, Kamis (15/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharian ini, Kamis (15/11/2018), menyusuri Sungai Mahakam.

KPK ingin memastikan penyelenggaraan negara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) batu bara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nantinya, dari hasil penelusuran pihaknya, akan dilakukan rapat koordinasi bersama di Jakarta untuk menyelesaikan masalah yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya batu bara.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, KPK merekomendasikan sejumlah rencana aksi, diantaranya :

1. Penuntasan penagihan kewajiban royalti dan perpajakan para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maupun IUP tambang batu bara, serta penegakan ketentuan Clear and Clean (CnC) secara konsisten termasuk didalamnya pencabutan izin-izin penambang yang tidak patuh.

2. Perpanjangan kontrak perusahaan dengan PKP2B agar dilakukan secara akuntabel dan transaparan, serta mengedepankan kepentingan nasional. Termasuk peran BUMN yang mengelola dan membutuhkan pasokan rutin batu bara, seperti PT PLN dan partisipasi Pemda.

3. Koordinasi rekonsiliasi pencatatan data hasil penambangan antara kementerian terkait dan pengembangan sistem yang mendukung one data policy, sehingga tersedia data yang akurat dan kredibel sebagai rujukan dalam pengenaan pungutan negara (royalti dan pajak), maupun pengaturan kuota dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik serta menjaga keseimbangan alam.

4. Review regulasi terkait peran surveyor sebagai alat negara dalam mencatat dan memastikan kuantitas maupun kualitas batubara yang diproduksi dan diperdagangkan, yang selama ini justru didanai oleh pihak penambang dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Evaluasi pelaksanaan pemuatan batu bara untuk ekspor di lokasi-lokasi terpencil yang minim pengawasan oleh instansi terkait dan mendorong pembentukan pos pengawasan terpadu di lokasi alternatif yang dilengkapi penggunaan teknologi serta SDM yang lebih memadai.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved