Rumah Sakit GSM Mahakam Ulu Khawatir, Penarikan Retribusinya Dikategorikan Pungli

Direktur Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu, Berce Tenda merasa khawatir Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Rumah Sakit GSM Mahakam Ulu Khawatir, Penarikan Retribusinya Dikategorikan Pungli
TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO
Para narasumber Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Acara berlangsung di Balai Pertemuan Umum, Jl Poros Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Senin (19/11/2018) siang. 

Rumah Sakit GSM Mahakam Ulu Khawatir, Penarikan Retribusinya Dikategorikan Pungli

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Budi Susilo

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Direktur Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (RS GSM), Berce Tenda merasa khawatir Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki Peraturan Daerah tentang Retribusi di kawasan rumah sakit sebagai acuan praktik penarikan retribusi pelayanan.

Hal itu disampaikan saat dirinya hadir dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar persembahan Polres Kutai Barat di Balai Pertemuan Umum, Jl Poros Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Senin (19/11/2018).

"Payung hukum seperti Perda belum ada. Kami dirumah sakit pasti menarik retribusi. Takutnya belum ada Perda kami bisa disangkakan melakukan pungutan liar. Posisi kami butuh adanya pemasukan dari retribusi," tegasnya.

Baca: IFI Kukar Kenalkan Kinesio Taping, Plester yang Sering Dipakai Atlit

Baca: Tragis, Khashoggi Sempat Mengirim Pesan ke Putranya Sebelum Dimutilasi

Baca: Mirip Robot dan Demi Keamanan, Karyawan di Tanami Microchip

Dia pun selama ini berharap aparat penegak hukum seperti kepolisian mesti melihat secara lebih jelas kondisi yang sebenarnya, mengingat Perda Retribusi sampai sejauh ini belum rampung, masih digodok di tingkat pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makaham Ulu.

"Belum ada Perda. Kalau memang tidak boleh lebih baik kami mundur bekerja. Daripada kami nanti disangkakan kena pidana pungli, lebih baik kami tidak melakukan pelayanan rumah sakti," ucap Berce.

Selama ini, payung hukum sementara yang dipakai lebih kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, bukan Peraturan Bupati Mahakam Ulu. Berce merasa khawatir, payung hukum yang dipakai berupa SK Kepala Dinas bisa dipersoalkan oleh aparat penegak hukum.

"Tolong Pak Wakapolres seperti apa langkah kami. Apakah masih bisa menarik retribusi meski belum ada Perda. Kami mohon pencerahannya, supaya tidak menjadi persoalan nantinya," ujar Berce.

Menanggapi hal itu, Ketua Saber Pungli Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Kompol Sukarman, menegaskan, kondisi di Mahakam Ulu sudah dikecualikan. Keberadaan rumah sakitnya masih berusia sangat muda, baru berjalan sekitar 7 bulan.

"Tak jadi persoalan, dimaklumi kan masih baru. Baru saja diresmikan, baru didirikan," kata Sukarman yang juga menjabat sebagai Wakapolres Kutai Barat.

Menurut dia, yang terpenting landasan pungutan retribusi oleh Rumah Sakit GSM Ujoh Bilang dan Rumah Sakit Nawa Cita Datah Dave di Long Pahangai memilik landasan yuridis yang resmi dari pemerintah setempat.

"SK dinas terkait saja masih diperbolehkan. Kecuali jika tidak ada SK, lalu mengambil retribusi, itu yang bisa disalahkan. SK yang sekarang itu bisa jadi pedoman, sambil menunggu Perbup atau Perda yang lagi dibuat," tegasnya.

Di kesempatan itu, hadir juga Wakil Bupati Mahakam Ulu, Juan Jenau, yang ungkapkan, selama ini unsur aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Mahakam Ulu belum ada satu pun yang terkena pidana Pungli apalagi sampai tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Bersyukur disini belum ada yang kena OTT. Belum ada yang masuk penjara. Harus kita pertahanakan. Jangan sampai terjadi. Mahakam Ulu harus bersih. Stop Pungli, jangan lakukan," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. (ilo)

Penulis: Budi Susilo
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved