Pemilu 2019

Pengidap Gangguan Jiwa Boleh Mencoblos di Pemilu 2019? Ini Penjelasan Ketua KPU Balikpapan

Aturan terkait kriteria hak pilih untuk warga yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2018.

Pengidap Gangguan Jiwa Boleh Mencoblos di Pemilu 2019? Ini Penjelasan Ketua KPU Balikpapan
TRIBUN KALTIM / ARIS JONI
Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Aris Joni

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan belum membahas sama sekali soal wacana diusulkannya masyarakat yang mengidap gangguan jiwa (orang gila) masuk ke dalam daftar pemilih yang memiliki hak pilih. 

Sebagaimana isu yang berkembang di masyarakat, saat ini ada rencana untuk memperbolehkan warga yang mengalami gangguan jiwa untuk mempunyai hak pilih.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua KPU Kota Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, hingga saat ini dirinya bersama komisioner tidak pernah membahas wacana tersebut.

Menurutnya, aturan terkait kriteria hak pilih untuk warga yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam PKPU Nomor 11 tahun 2018.

Diterangkannya, pada PKPU tersebut disebutkan kriteria pemilih di antaranya berumur 17 tahun, tidak sedang terganggu jiwanya, berdomisili di daerah pemilihan.

"Untuk kriteria warga yang sedang terganggu jiwanya ini adalah sepanjang dia memiliki surat keterangan dari dokter," ujarnya, Rabu (21/11/2018).

Dirinya juga mengarahkan PPDP dan PPS dalam proses pendataan jika mendapati dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang sedang terganggu jiwanya, namun tidak memiliki surat keterangan resmi dari dokter, maka dirinya meminta para petugas pendataan tersebut tetap mendata orang itu.

Karena menurutnya, bisa saja saat mendekati hari pencoblosan, orang tersebut kembali sehat dan sadar.

"Tapi kalau warga yang nyata-nyata sudah terganggu jiwanya dan memiliki surat keteerangan resmi dari dokter, kita gak berani daftar. Karena bertentangan dengan PKPU Nomor 11 tahun 2018," jelasnya.

Bahkan ucap dia, di tingkat pusat juga ada wacana untuk menempatkan TPS di tiap Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Namun diakuinya, pihaknya masih menunggu norma atau aturan yang baru untuk melaksanakannya.

Sepanjang aturan yang ada ini tidak dirubah, maka dirinya tidak bisa menjalankan apa yang berada diluar aturan dan norma.

"Selama aturan itu gak dirubah, kita gak bisa menjalankannya. Karena kita bekerja sesuai aturan yang ada," pungkasnya. (*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved