Siapa yang Berminat Pemkot Samarinda Lakukan Lelang Tiga Jabatan Kepala Dinas

Siapa yang Berminat Pemkot Samarinda Lakukan Lelang Tiga Jabatan Kepala Dinas 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemkot Samarinda melelang terbuka jabatan untuk posisi tiga kepala dinas. Masing-masing, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Satuan Polisi Pamong Praja. Lelang ini, dikarenakan beberapa pejabat pimpinan dinas pensiun atau sedang memasuki masa purna tugas. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda, Arliansyah menyebut ada 12 orang yang mendaftar untuk tiga posisi jabatan Kepala Dinas. Mereka berasal dari eselon III. 

Dari info yang ia peroleh, kata dia, prosesnya kini memasuki tahapan penyerahan nilai dan nama dari tim independen asal Surabaya, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya, tiga nama yang direkomendasikan oleh KASN diserahkan kepada Wali Kota Samarinda.

"Dari KASN biasanya menyerahkan tiga nama, terserah pak Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian untuk memilih," kata Arliansyah, di rumah jabatan Wali Kota Samarinda, Jumat (23/11/2018). 

Untuk diketahui, saat ini Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dijabat Robby Hartono sudah pensiun sejak per 1 November 2018 dan digantikan pejabat pelaksana harian. 

Sementara, Kadis Perikanan dan Peternakan, Syamsul tahun depan memasuki masa pensiun. Dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dijabat Plh, Ruskan. 

Sedangkan soal kompetensi, menurut dia, ada banyak syarat lain yang wajib dipenuhi pendaftar yakni soal usia. "Usia tidak boleh di bawah 56 tahun. Usia pensiun ASN 58 tahun," ujarnya.

Di sisi lain, beberapa pejabat setingkat Asisten di Pemkot pun masih dijabat Plt. Arliansyah menyebut, kemungkinan untuk pemilihan definitif jabatan lewat mekanisme job fit and propertest yang dinilai panitia seleksi yang berasal dari akademisi.

"Nanti ada penilaian dari tim pansel dan ada presentasi dan wawancara. Karena sekarang jabatan sifatnya terbuka," ungkapnya.

Lantas, bagaimana memastikan lelang jabatan kepala dinas transparan dan kredibel. Sebab, di beberapa daerah urusan pergantian jabatan kepala dinas kerap menyeret ke pejabat ke proses hukum. 

"Saya nggak bisa komentar itu, yang jelas, ini sifatnya terbuka. Siapapun yang memenuhi syarat, bisa mendaftar," pungkasnya.(dro)