Hari Guru Nasional, Ini Harapan PGRI Kaltim soal Standar Upah Honorer

Menurutnya, Gubernur seharusnya bisa membuat tata aturan terkait standar upah guru honorer yang nantinya bisa diikuti Kabupaten/Kota.

Hari Guru Nasional, Ini Harapan PGRI Kaltim soal Standar Upah Honorer
KOMPAS.com/Markus Yuwono
Siswa SD Mentel 1, Gunungkidul, mengumpulkan uang saku untuk membantu honor guru tidak tetap. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Cornel Dimas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kesejahteraan masih menjadi permasalahan utama guru honorer di Indonesia, khususnya di Kaltim.

Seiring perubahan kewenangan penataan dan pengelolaan guru SMA/SMK yang kini berada di Pemerintah Provinsi, persoalan standar upah honorer juga belum terpecahkan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, Musyahrim, mengusulkan agar segera diterbitkan regulasi yang mengatur standar upah guru honorer TK-SMP (Kabupaten/Kota) dan SMA/SMK (di Provinsi).

"Guru honorer tidak cuma di SMA/SMK, ada juga di SD dan SMP. Jadi ini perlu diatur dalam suatu regulasi. Jadi Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangannya terhadap TK-SMP harus disinkronkan," ujar Musyahrim di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (25/11/2018).

Menurutnya, Gubernur seharusnya bisa membuat tata aturan terkait standar upah guru honorer yang nantinya bisa diikuti Kabupaten/Kota.

Artinya guru SMK/SMA yang kewenangannya di bawah Pemprov bisa memiliki upah sesuai standar UMP.

Sedangkan guru TK-SMP yang kewenangannya di bawah Kabupaten/Kota, upahnya bisa sesuai standar UMK.

Baca juga:

Enggan Tampil di Acara TV Semenjak Jabat Sekretaris Kabinet, Ini Alasan Pramono Anung

Halaman
12
Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved