Berita Pemkab Mahakam Ulu

Pertahankan Mahulu Bersih dari OTT

Selama ini unsur ASN di lingkungan Pemkab Mahakam Ulu belum ada satu pun yang terkena pidana pungli apalagi sampai tertangkap OTT oleh KPK.

Pertahankan Mahulu Bersih dari OTT
TRIBUN KALTIM
Wabup Mahulu, Drs Juan Jenau foto bersama dengan para narasumber sosialisasi Saber Pungli di BPU Ujoh Bilang. 

UJOH BILANG - Selama ini, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur belum pernah ada satu pun pejabat atau aparatur sipil negara yang terkena penyakit perilaku korupsi, atau berbuat tindak pidana pungutan liar (pungli) dari pelayanannya sebagai aparatur pemerintahan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu, Drs Y Juan Jenau, saat dalam acara penutupan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang digelar di Balai Pertemuan Umum, Ujoh Bilang, Senin (19/11/2018) lalu.

Dia ungkapkan, selama ini unsur aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Mahakam Ulu belum ada satu pun yang terkena pidana Pungli apalagi sampai tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Bersyukur disini belum ada yang kena OTT. Belum ada yang masuk penjara. Harus kita pertahanakan. Jangan sampai terjadi. Mahakam Ulu harus bersih. Stop Pungli, jangan lakukan,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Di tempat yang sama, Kasdim Kodim 0912 Kutai Barat, Mayor Wahyudi yang sebagai nara sumber, menjabarkan, perilaku manusia melakukan tindakan korupsi dan kolusi di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari beberapa penyebab. Biasanya dipengaruhi faktor lemahnya pelayanan publik.

Saat situasi dan kondisi pelayanan publik dalam posisi lemah tidak berdaya, ada arus yang lama, proses yang rumit membuat celah untuk melakukan tindakan koruptif melalui aktivitas pungutan liar.

“Siapa yang mau cepat harus berani membayar lebih. Munculah pikiran untuk lakukan pungutan liar,” ujarnya.

Berikutnya ada pengaruh kurang terampilnya tenaga kerja yang terlatih, memunculkan perilaku koruptif tidak menerapkan kerja yang profesional, patuh dan disiplin pada norma dan aturan yang berlaku.

Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi. Pengerjaan pelayanan publik yang dilakukan secara manual tanpa mengadopsi sistem jaringan teknologi komputer bakal memunculkan perilaku koruptif.

“Sekarang lihat rekrutmen CPNS memakai sistem komputer, bisa terpantau, nilainya pun terukur, transparan, tidak ada yang bisa lagi main mata meski punya jaringan petinggi di pemerintahan,” tuturnya.

Faktor lainnya yang memunculkan perilaku pungli biasanya disebabkan kurangnya sumber dana dalam melaksanakan tanggungjawab. Ketika dana yang tersedia tidak seukuran dengan beban tanggungjawab yang besar.

Hal itu bisa dipastikan memunculkan niat untuk lakukan perbuatan pungli, meminta uang lebih dari masyarakat untuk proses kelancaran pelayanan pemerintahan.

“Yang tugas disini Mahakam Ulu pasti ada dana lebih besar ketimbang yang tugas di kota. Ada dana tunjangan perbatasan, biaya kemahalan yang diberikan oleh negara,” katanya.

Menurut dia, sebagai aparatur sipil negara bekerja mesti sesuai aturan. Pegawai negeri bekerja sudah ada porsi gaji yang terukur diberikan oleh negara. Gaya hidup tidak boleh lebih dari apa yang diperoleh dari penghasilan sebagai pegawai negeri, hidup bersyukur.

“Silakan mau tambah cari uang tapi jangan gunakan untuk cari keuntungan pada posisinya sebagai pegawai negeri. Mau tambah cari uang sendiri di pasar berdagang silakan saja. Tidak boleh minta uang dari pelayanan kita sebagai pegawai negeri,” tegasnya. (*)

Penulis: Budi Susilo
Editor: M Abduh Kuddu
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved