Tingkatkan Transaksi Non Tunai, Bank Indonesia MoU dengan Kabupaten PPU

MoU ini dihadiri langsung Suharman Tabrani Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Balikpapan dan Abdul Gofur Mas'ud Bupati PPU.

Tingkatkan Transaksi Non Tunai, Bank Indonesia MoU dengan Kabupaten PPU
istimewa/Bank Indonesia
Suasana MoU Bank Indonesia dengan PPU terkait Koordinasi Pelakaanaan Elektronifikasi Transaksi Keuangan dalam rangka Perluasan Akses Keuangan, di Ruang Beruang Madu Lantai 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Senin (26/11/2018) 

 TRIBUNKALTIM.CO - Dalam upaya peningkatan transaksi non-tunai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hari ini Senin (26/11/2018) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten PPU melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama(MoU) tentang Koordinasi Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Rangka Perluasan Akses Keuangan.

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama tersebut adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten PPU dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten PPU.

MoU ini dihadiri langsung Suharman Tabrani Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cabang Balikpapan dan Abdul Gofur Mas'ud Bupati PPU.

Baca: Bank Indonesia Sosialisasikan Ciri Uang Asli Kepada Siswa Pelita Bunda Education Centre.

Suharman mengatakan, contoh konkrit dalam MoU ini akan segera direalisasikan adalah elektronifikasi transaksi retribusi oleh beberapa SKPD dan transportasi.

"Sebagai rangkaian kegiatan penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut juga akan diselenggarakan Sosialisasi GNNT kepada jajaran SKPD dan Perbankan di Kabupaten PPU," kata SuharmN.

Dibandingkan dengan Negara-negara peer ASEAN lainnya, persentase transaksi ritel dengan uang tunai di Indonesia paling tinggi yakni sebesar 99,4%, sementara Malaysia 92,3% dan Singapura 55,5%. Padahal dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu Negara dilihat dari prosentase pengguna transaksi non-tunai-nya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, Konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini cukup tinggi, namun sebagian besar aktivitas transaksinya masih didominasi oleh penggunaan uang tunai.

Padahal penggunaan uang tunai memiliki beberapa kelemahan, diantaranya; biaya pengelolaan uang Rupiah yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 3 Triliun/tahun (meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan).

Baca: Simpan Pinjam Uang Via Aplikasi Aman atau Tidak? Ini Penjelasan Bank Indonesia

Selain itu, kerepotan bertransaksi atau penyediaan uang kembalian dan antrian yang lama. Disamping itu juga memberikan peluang penggunaan untuk tindakan kriminal, pencucian uang, terorisme dan perencanaan ekonomi kurang akurat karena ada banyak transaksi yang tidak tercatat (shadow economy).

Penulis: Siti Zubaidah
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved