Pemkab Kukar bakal Buat Penetapan Kawasan Rawan Bencana

Pemkab Kukar bakal Buat Penetapan Kawasan Rawan Bencana

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bantuan perumahan dari Pemerintah Pusat untuk warga Desa Muara Pedohon, Kecamatan Tabang, Kukar yang terkena longsor, selalu terbentur beberapa persyaratan, salah satunya penetapan kawasan rawan bencana.

Kukar sendiri belum pernah menetapkan kawasan bencana padahal beberapa wilayahnya kerap menjadi langganan banjir tiap tahun.

"Kalau persyaratannya seperti itu, kita buat kawasan bencana di 2019, kan kita punya daerah rawan banjir yang jadi langganan setiap tahun, kemarin sudah petakan itu, buatkan perencanaannya, kita tetapkan di skala daerah, saya sudah bicara sama rekan-rekan, jangan itu hanya dibicarakan saja, setelah mendapat informasi, pelajari regulasinya, buatkan di Kukar," kata Plt Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah ditemui di sela Acara Rakor Ketahanan Pangan di Pendopo Wakil Bupati, Senin (26/11).

Baca: Tak Mau Susahkan Anak Buah, Kepala Dinas Ini Serahkan Kendaraan Dinas

Baca: Jangkau Hingga Pelosok, BKKBN Siapkan Ratusan Ribu Alat Kontrasepsi untuk Wilayah Kaltim

Baca: KONI Kaltim Audensi dengan Gubernur Kaltim, Ini Hasilnya

Ke depan, ia berharap ada target dari Kepala OPD bagaimana menarik program prioritas nasional ke Kukar sesuai bidangnya masing-masing.

Edi memberikan perintah melalui Pj Sekda dan Asisten II agar mengoordinasikan kepada beberapa OPD terkait.

Untuk warga korban longsor di Muara Pedohon, Edi mengatakan harus ada penyelesaian secara konkret perencanaan lokasinya, perencanaan penataan permukimannya di area yang baru, data terbaru penduduknya berapa KK.

"Kenapa kita harus cepat menyelesaikan perencanaan itu, karena kita ingin bersinergi dengan program pemerintah pusat yang berkaitan dengan penataan penduduk, daerah harus menyiapkan lokasi , menyiapkan perencanaan, baru kita koordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," ujarnya.

Terkait lahan 7 ha yang dihibahkan warga untuk relokasi, Edi mengatakan, itu harus tuntas dulu administrasinya agar jangan sampai nanti ada tuntutan di kemudian hari.

"Mudah-mudahan ini bisa cepat diselesaikan oleh beberapa OPD terkait, sebetulnya ini sudah jadi target nasional, lokusnya juga di daerah tinggal bagaimana kita menyinergikan itu," kata Edi.

Ia melihat banyak hal yang selama ini masih lemah di koordinasi dan penyiapan data awal yang dibutuhkan.

Pasalnya, semua kementerian di pusat sudah menggunakan sistem, dari mulai usulan dan persyaratannya.

"Banyak hal yang memang harus lebih intens kita melakukan koordinasi dan komunikasi dengan beberapa kementerian yang ada di pusat, ini yang saya mintan ke OPD," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sekitar 30 rumah warga dibongkar di Desa Muara Pedohon, Kecamatan Tabang, Kukar dalam setengah tahun terakhir akibat longsor di bibir Sungai Belayan.

Air sungai terus menggerus tanah di pinggiran sungai. Kepala Desa Muara Pedohon Sung Ajan mengatakan, longsor terus terjadi sampai ke jalan poros.

"Rumah warga dekat sungai terkena longsor semua, kami gotong-royong bongkar rumah mereka. Apalagi musim hujan begini longsor terus terjadi, jalan sebelah sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, rumah penduduk di seberang jalan juga terancam longsor sekitar 6-7 meter lagi kena, malah jumlahnya lebih banyak sekitar 50 rumah," ujar Ajan. (top)