Breaking News:

Hari Hak Asasi Manusia Diperingati 10 Desember, Berikut 7 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Hari Hak Asasi Manusia Diperingati 10 Desember, Berikut 7 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Editor: Ayuk Fitri
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 

Pelanggaran HAM Berat 1996-1999

Proses untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru terbilang tidak mudah. Ada pengorbanan besar saat menyuarakan protes terhadap Soeharto kala itu.

Aksi demonstrasi yang berujung mundurnya Soeharto dari jabatan presiden dapat dibilang akumulasi ‘kekesalan terpendam’ masyarakat atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi sepanjang dua tahun terakhir kekuasaan "The Smiling General" itu.

Terungkap, Alasan Pidato Soeharto Tak Pakai Kalimat 'Mengundurkan Diri' saat Lengser, Ternyata karena Ini
Terungkap, Alasan Pidato Soeharto Tak Pakai Kalimat 'Mengundurkan Diri' saat Lengser, Ternyata karena Ini ()

Namun, setelah Soeharto jatuh masih saja terjadi sejumlah catatan hitam pelanggaran HAM dalam mengatasi aksi demonstrasi mahasiswa pada 1999.

Aksi represif aparat keamanan disertai penembakan menyebabkan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II yang menewaskan sejumlah mahasiswa.

Kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli

Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli).
Kerusuhan 27 Juli (Kudatuli). (kompas.com/ eddy hasby)

PERISTIWA Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 menjadi momentum yang diingat masyarakat. Aksi penyerangan terhadap kantor Partai Demokrasi Indonesia yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri saat itu menimbulkan korban jiwa akibat intervensi kekuasaan yang mengakibatkan dualisme partai politik.

Hasil penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan, kerusuhan tersebut mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

Rezim Orde Baru kemudian menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang Peristiwa 27 Juli 1996. Setelah itu, terjadilah kasus penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

Berdasarkan laporan penyelidikan Tim Ad Hoc Komnas HAM, setidaknya 23 aktivis pro demokrasi menjadi korban. Hingga sekarang, sembilan orang dikembalikan, satu orang meninggal dunia, dan 13 orang masih hilang.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved