Pemprov Kaltara Raih Predikat Kepatuhan Tinggi, Pelayanan Administrasi Masuk Zona Hijau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Pemprov Kaltara Raih Predikat Kepatuhan Tinggi, Pelayanan Administrasi Masuk Zona Hijau
IST
PENGHARGAAN - Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2018 kategori Pemerintah Provinsi dari ORI di Jakarta, Senin (10/12). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menerima penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2018 kategori pemerintah provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penghargaan diterima Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada acara Anugerah Predikat Kepatuhan di Jakarta, Senin (10/12).

DARI 52 produk pelayanan administrasi yang dilakukan Pemprov Kaltara melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkaitnya, diperoleh nilai 91,23 atau mendapatkan penghargaan predikat Hijau (kepatuhan tinggi).

Meski ada satu-dua produk layanan publik oleh OPD Pemprov Kaltara yang poinnya masih rendah, secara umum rata-rata mendapat nilai tinggi atau telah memuhi standar pelayanan publik, sesuai dengan Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca: Dihina Saat Tak Mampu Lunasi Utang Rp300 Ribu, Pria Ini Benamkan Kepala Teman di Lumpur hingga Tewas

Dengan berada di zona hijau, berarti pelayanan dengan tingkat kemudahan tinggi, lancar dan mudah dijangkau.

"Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD maupun biro dan staf di jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, yang telah bekerja keras, sehingga tahun ini standar pelayanan publik kita meraih predikat Hijau," kata Gubernur usai menerima penghargaan.

Predikat Hijau ini, sebuah peningkatan yang luar biasa. Mengingat tahun sebelumnya, Pemprov Kaltara masih masuk dalam kategori Merah, dengan nilai 49. "Predikat Hijau ini merupakan prestasi yang luar biasa. Mengingat kondisi Kaltara sebagai provinsi baru, di mana fasilitas pelayanan kita masih dalam serba keterbatasan," ungkapnya.

Berkaitan dengan pelayanan publik, tegas Gubernur, bukan predikat atau penghargaan yang menjadi tujuan utama. Namun bagaimana dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Saya minta kepada seluruh jajaran OPD maupun Biro di lingkungan Pemprov Kaltara untuk terus memperbaiki pelayanan kita. Utamanya bagi OPD yang nilainya masih rendah," ujarnya.

Baca: Beri Tanda Suka pada Paslon di Media Sosial, Dua ASN Diperiksa Bawaslu Kutim

Irianto mengungkapkan, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemprov Kaltara akan selalu menyesuaikan dengan standar dari Ombudsman. Terpenting menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus cepat, mudah, ramah dan dapat dijangkau masyarakat yang domisilinya jauh.

Irianto menegaskan, melalui OPD terkaitnya Pemprov Kaltara akan terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan.

"Saya menginginkan kepada OPD-OPD untuk selalu berinovasi, agar pelayanan bisa lebih cepat, mudah dan tepat. Apalagi di era digital seperti sekarang, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat," ujarnya.

Pengembangan pelayanan standar masyarakat yang berbasis teknologi dengan model pelayanan dan teknologi yang beragam.

Untuk diketahui, penghargaan predikat kepatuhan merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Baca: Kejari Terus Bergerak, Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Baqa Berpotensi Bertambah

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, pemberian predikat kepatuhan telah dilaksanakan dari tahun 2015. Tujuannya untuk meningkatkan kewajiban penyelenggara negara agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Sesuai undang-undang, Ombudsman memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik dari penyelenggara negara dan lembaga pemerintahan termasuk BUMN dan BUMD. Predikat kepatuhan ini sangat strategis unuk mencegah terjadinya mal administrasi," kata Amzulian. (*/wil)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved