Resmi, Legislatif Sahkan Perda Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu

Dari sembilan Perda yang disahkan ini, dua diantaranya merupakan inisiatif DPRD yakni Perda tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu

Resmi, Legislatif Sahkan Perda Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
SAHKAN PERDA - Dalam rapat paripurna DPRD dan Pemkab mengesahkan sembilan Perda. Sahkan Sembilan Raperda menjadi Perda. 

> DPRD dan Pemkab Sahkan 9 Perda

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – DPRD kembali mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda) Kabupaten Berau, Selasa (11/12).

Dalam rapat paripurna tersebut ada sembilan Raperda yang disahkan menjadi Perda. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Berau Sarifatul Sya’diah didampingi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo dan Wakil Ketua DPRD Abdul Waris.

Baca: Terganggu Ulah Pengunjung Cafe, Dua Pria Tikam Korban Pakai Senjata Tajam

Dari sembilan Perda yang disahkan ini, dua diantaranya merupakan inisiatif DPRD yakni Perda tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu dan Perda tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Sementara tujuh Perda lainnya yaitu Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Perda tentang Penyelengaraan Perlindungan Peyandang Disabilitas, Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Perda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Baca: Berlaga Saat Cuaca Ekstrem Tim Voli Pantai Kutim Dan Kukar Berbagi Medali Emas

Kemudian Perda tentang Pencabutan Perda Kabupaten Berau, Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dalam pandangan akhir fraksi ini ada beberapa catatan yang disampaikan, seperti dari Fraksi Bulan Bintang Perjuangan yang menyebutkan, pengesahan Perda tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu, merupakan hal yang sangat penting.

Baca: Persiba Bermaterikan Pemain Lokal Hadapi Mitra Kukar di Piala Indonesia

Dengan perda ini, pemerintah bisa membantu masyarakat kurang mampu terhadap perlindungan hukum.

“Begitu juga dengan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dengan dasar Perda ini kita mendapat bantuan dari APBN sekitar Rp 6,5 miliar untuk sambungan rumah PDAM,” jelas Rudi Mangunsong.

Dari Fraksi Golkar, yang disampaikan Eko Wiyono, Perda ini diharapkan dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui aturan-aturan hukum yang telah disusun pemerintah daerah.

Wakil Bupati Agus Tantomo dalam kesempatan itu menyampaikan, aturan yang telah disahkan ini akan disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa seluruh Perda ini merupakan hal yang sangat mendesak untuk diaplikasikan.

Baca: Anak-anak Kaltim-Kaltara Bisa Mewujudkan jadi Pilot Disini

Seperti Perda tentang Penyelengaraan Perlindungan Peyandang Disabilitas, karena selama ini hak-hak penyandang disabilitas masih belum terlalu diperhatikan.

“Melalui Perda ini juga akan mempengaruhi sejumlah aturan yang ada. Seperti pemenuhan fasilitas disabilitas di kantor-kantor maupun fasilitas publik lainnya. Dan ini harus kita aplikasikan,” tandasnya. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved