Demi Layanan Publik dan Pembangunan, Pemprov Minta Pusat Segera Realisasikan DOB di Kaltara

Desakan ini, kata Asisten I Setprov Kaltara Sanusi, hanya bagian kecil dari banyak langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama

Demi Layanan Publik dan Pembangunan, Pemprov Minta Pusat Segera Realisasikan DOB di Kaltara
TRIBUNKALTIM/ M Arfan
Sanusi, Asisten I Setprov Kaltara. 

Demi Layanan Publik dan Pembangunan, Pemprov Minta Pusat Segera Realisasikan DOB di Kaltara

Laporan wartawan Tribunkaltim.co, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara terus mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kalimantan Utara.

Desakan ini, kata Asisten I Setprov Kaltara Sanusi, hanya bagian kecil dari banyak langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama mulai, dari tingkat bawah sampai di tingkat pusat.

"Artinya sebagai daerah dengan geografis yang tidak mudah, beberapa daerah di Kalimantan Utara harus dimekarkan agar pelayanan publik, sistem pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunannya bisa dipacu," kata Sanusi kepada Tribunkaltim.co, Kamis (13/12/2018).

 

Pemekaran DOB di Perbatasan, Pertahankan Konservasi Heart of Borneo dan Kedaulatan NKRI

Satgas Pangan Kaltara Ungkap Peredaran Daging Ilegal Asal Malaysia, Pengawasan Terus Diintensifkan

Terkait apakah kesibukan jelang pesta demokrasi tahun 2019 mendatang juga menjadi pemicu terhambatnya realisasi DOB ? Sanusi enggan berkomentar lebih jauh.

"Saya no comment kalau itu. Kita berpikir positif. Kemungkinan besar pemerintah (pusat) masih cukup banyak pekerjaan mendesak sehingga sampai pada saat pemekaran daerah baru belum bisa dilakukan," katanya.

Yang jelas lanjutnya, pemerintah pusat masih berpegang pada kebijakan moratorium pemekaran. Bukan hanya pemekaran sekelas provinsi atau kabupaten/kota baru, bahkan sampai ke tingkatan bawah seperti pemekaran desa/kelurahan.

"Pada dasarnya, kita menginginkan Kalimantan Utara jangan diperlakukan sama dengan daerah lain. Karena posisi geografisnya tadi yang menuntut dilakukan percepatan realisasi daerah otonomi baru," ujarnya.

 

Pemprov Kaltara Raih Predikat Kepatuhan Tinggi, Pelayanan Administrasi Masuk Zona Hijau

Gubernur Irianto Terima DIPA dari Presiden Jokowi, Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 M

Pemprov Kaltara sejauh ini tetap memantau upaya pemerintah daerah dalam memenuhi syarat kewilayahan.

Sementara untuk syarat administrasi, DOB-DOB yang ada, yakni Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, dan Kabupaten Apau Kayan sudah terpenuhi dengan baik.

"Kami terus memantau berjenjang terus sampai ke bawah, bagaimana agar syarat-syarat pemekaran daerah itu bisa terpenuhi semua. Karena ini masih ada waktu. Pemprov akan terus mendukung, bukan saja dalam syarat administratif yang sudah kita terbitkan seperti Surat Persetujuan, tetapi juga dalam hal bantuan operasional untuk Presidium dan dukungan anggaran ketika nanti sudah benar-benar mekar jadi daerah baru," ujarnya. 
 

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved