Bagikan DIPA, Gubernur Kaltara: Ingat, Tiap Rupiah Dikumpulkan dari Pajak dan PNBP!

"Penggunaan anggaran harus berfokus pada dampak nyata yang dapat dirasakan, bukan sekadar apa yang dikerjakan"

Bagikan DIPA, Gubernur Kaltara: Ingat, Tiap Rupiah Dikumpulkan dari Pajak dan PNBP!
TRIBUN KALTIM / MUHAMMAD ARFAN
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie (tengah) menyerahkan DIPA dan TKDD kepada Bupati Nunukan Asmin Laura (kiri) di gedung gabungan dinas Pemprov, Senin (17/12/2018). 

Bagikan DIPA, Gubernur Kaltara: Ingat, Tiap Rupiah Dikumpulkan dari Pajak dan PNBP!

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Sedikitnya Rp10,408 triliun anggaran dikucurkan APBN ke Kalimantan Utara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diserahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Desember pekan kemarin.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie kemudian menyerahkan DIPA dan TKDD tersebut kepada bupati/walikota kabupaten/kota dan pimpinan satuan kerja di Kalimantan Utara, Senin (17/12/2018) di gedung gabungan dinas Pemprov.

Alokasi APBN adalah Rp10,408 triliun itu terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga melalui DIPA Tahun 2018 berjumlah 228 DIPA dengan nilai total Rp3,556 triliun dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp784,2 Miliar, Belanja Barang Rp1,133 triliun, Belanja Modal Rp1,663 triliun dan Belanja Sosial Rp5,07 Miliar.

"Belanja ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program-program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan," kata Irianto.

Alokasi TKDD Tahun 2019 untuk seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara ditetapkan sebesar Rp6,852 triliun.

Anggaran TKDD tahun 2019 ini diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antar daerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, di tahun 2019 juga dilakukan penguatan pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa di antaranya melalui percepatan penyelesaian kurang bayar DBH,.

Pengalokasian DAU bersifat final untuk meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD, pengalokasian Dana BOS berbasis kinerja dan melanjutkan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved