Dinilai Tak Paham Freeport, Mahfud MD Kritik Sejumlah Politisi, Hingga Pujian Dahlan Iskan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MDmenanggapi soal divestasi Freeport 51 persen.

Kolase Tribunnews/Instagram
Rachel Maryam dan Mahfud MD 

Dinilai Tak Paham Freeport, Mahfud MD Kritik Sejumlah Politisi, Hingga Pujian Dahlan Iskan

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MDmenanggapi soal divestasi Freeport 51 persen.

 
Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @mohmahfudmd yang ia tulis pada Sabtu (22/12/18).

Mahfud MD dalam cuitannya tersebut berupaya menjelaskan bahwa awal orde baru Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang parah.

Pemerintah mengizinkan Freeport menambang emas dengan sistem kontrak karya (KK).

Mahfud MD lantas menjelaskan perjalanan Freeport dari pemerintahan Soeharto, SBY hingga Jokowi.

Berikut cuitan Mahfud MD selengkapnya:

"Heboh-meriah ttg Freeport memasuki babak baru. Sejak 21/12/18 Indonesia behasil memaksa divestasi, mengambil 51% saham Freeport. Apa dan bagaimana problem Freeport selama ini, bnyk yg tdk tahu; tahunya hanya ribut-ributnya. Yuk, pahami, agar debat2 kita proporsional.

Awal Orba Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yg parah. Pemerintah perlu investasi besar sementara tata hukum blm tertib, hukum pengelolaan SDA blm ada. Pd 1967 Pemerintah mengizinkan Freeport menambang emas dgn sistem kontrak karya (KK). KK inilah biangnya

Dgn sistem KK berarti Freeport (Bisnis swasta) disejajarkan dgn Pemerintah. Dgn sistem KK, operasi Freeport dilakukan dlm bentuk perjanjian (perdata) antara Pemerintah dan Freeport yg berlaku 1971-1988. Anehnya pd 1991 sistem KK ini diperpanjang dgn materi yang aneh.

Halaman
1234
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved