Perusahaan Bontang Wajib Perdayakan 75 Persen Tenaga Lokal, Ini Isi Perda Tenaga Kerja Terbaru

“Banyak praktik pemberi kerja yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, padahal stok tenaga kerja kita melimpah,” kata inisiator Perda.

Perusahaan Bontang Wajib Perdayakan 75 Persen Tenaga Lokal, Ini Isi Perda Tenaga Kerja Terbaru
HUMAS PEMKOT BONTANG
Anggota DPRD Bontang Agus Haris. Pemerintah sisi legislatif dan eksekutif akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur setiap pemberi kerja wajib membedayakan 75 persen pekerja lokal. 

Perusahaan Bontang Wajib Perdayakan 75 Persen Tenaga Lokal, Ini Isi Perda Tenaga Kerja Terbaru

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Kabar baik ikut datang bagi tenaga kerja lokal Bontang. Pemerintah daerah setempat akhirnya menyutujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mengatur setiap pemberi kerja wajib memberdayakan 75 persen pekerja lokal dari total kebutuhan tenaga kerja.

Keputusan ini tertuang di dalam Perubahan Raperda Nomor 1/2009 Tentang Rekrutmen dan Tenaga Kerja yang baru-baru ini disepakati oleh pemerintah dan DPRD Kota Bontang

Raperda inisiasi dewan ini mengubah aturan lama yang dianggap tidak memihak terhadap tenaga kerja Bontang.

Libur Tahun Baru, Dispora Imbau Pengunjung Pantai Manggar Tidak Berenang ke Laut

Polisi Minta Warga Tak Rayakan Tahun Baru dengan Nyalakan Kembang Api

Ketua Komisi I DPRD, Agus Haris mengatakan melalui regulasi ini diharapkan perusahaan atau pemberi kerja bisa memprioritaskan tenaga lokal selama beraktivitas di Bontang.

“Banyak praktik pemberi kerja yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, padahal stok tenaga kerja kita melimpah,” kata inisiator Perda ini kepada wartawan.

Dijelaskan, terdapat sejumlah perubahan di dalam Perda sebelumnya. Diantaranya, setiap pemberi kerja diharuskan melapor jumlah kebutuhan kerja mereka ke dinas terkait.

“Ada juga klausul yang mengatur sebelum pelaksanaan seleksi pemberi kerja harus memberikan pengayaan atau penjelasan tentang materi tes paling lambar 5 hari sebelum pelaksanaan seleksi,”katanya.

Di samping itu, prioritas bagi pekerja lokal juga berlaku disetiap perekrutan. Dalam tes seleksi peserta asal Bontang mendapat tambahan 5 poin.

Pun demikian, pemberi kerja tetap bisa membawa pekerja mereka. Asal dengan catatan khusus untuk jenis pekerjaan tertentu, seperti pemasangan mesin khusus atau peralatan khusus.

Transfer Liga 1 - Borneo FC Datangkan Kembali Asri Akbar

8 Link Live Streaming MBC Gayo Daejejun 2018 Malam Nanti, Ada BTS, EXO, hingga Wanna One

Pada poin terakhir, aturan ini juga mengatur terkait sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar aturan ini, mulai dari sanksi tertulis hingga pencabutan izin operasi di Bontang.

Pantauan tribunkaltim.co, lima fraksi di DPRD Bontang menyetujui draft Raperda ini disahkan menjadi Perda Kota Bontang. Hal serupa juga disampaikan Walikota Neni Moerniani dalam pandangan akhir kepala daerah. (*)

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved