Wabup Kutim Kasmidi Bulang Temukan Absensi ‘Aneh’ di Dinas Pekerjaan Umum

Wabup Kutim Kasmidi Bulang Temukan Absensi ‘Aneh’ di Dinas Pekerjaan Umum

TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang turun langsung ke masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Kutim untuk memantau kehadiran para pegawai setelah libur panjang tahun baru 2019. 

Wabup Kutim Kasmidi Bulang Temukan Absensi ‘Aneh’ di Dinas Pekerjaan Umum

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Sudah menjadi rutinitas tahunan, setiap habis libur panjang bersama, dilakukan inspeksi mendadak di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Seluruh pegawai diperiksa kehadirannya. Tak hanya tanda tangan di absen, tapi juga dipanggil satu per satu bila ada absen yang mencurigakan.

Sidak juga dilakukan di hari pertama masuk kerja di 2019, Rabu (2/1/2019). Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang sendiri yang langsung memimpin sidak. Secara tiba-tiba, jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dikumpulkan di kantor Bupati. Mereka pun langsung menyebar ke lingkungan Setkab Kutim, Sekretariat DPRD hingga ke beberapa OPD di kawasan Bukit Pelangi.

Dari beberapa OPD yang dikunjungi langsung, Wabup Kasmidi Bulang sempat menemukan kejanggalan absensi di Dinas Pekerjaan Umum. Seluruh absen terisi penuh. Namun yang menampakkan diri hanya sebagian. Absen ulang pun dilakukan oleh tim BKPP, Inspektorat Wilayah (Itwil) bahkan Wabup Kasmidi sendiri. Alhasil, sebagian pegawai, termasuk beberapa pejabat tidak hadir.

“Memang, kami sengaja tidak merencanakan sidak. Makanya sidak digelar agak siang. Sekitar 20 menit sebelum sidak, kami kumpulkan tim dari BKPP Kutim, Itwil dan jajaran lainnya untuk menyasar beberapa OPD, termasuk ke bagian-bagian di lingkungan Setkab Kutim. Hasilnya, tak hanya PNS, tapi banyak juga Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang tidak masuk kerja di hari pertama kerja di tahun 2019 ini. Padahal, harusnya tahun baru ada semangat baru dimana apa yang diinginkan para TK2D juga PNS di Kutim, kami upayakan kesampaian,” ungkap Kasmidi Bulang.

Ratusan pegawai dan TK2D yang tidak hadir tanpa keterangan, kata Kasmidi, siap-siap menerima sanksi. Untuk PNS, tentu saja sanksi akan diberikan langsung oleh bidang kepegawaian di lembaga ASN. Namun, untuk TK2D, kontrak tidak akan diperpanjang. “TK2D yang tidak hadir di hari pertama kerja, tanpa alasan, kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Kecuali ia membuat surat permohonan dan komitmen untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Itu pun akan kami lihat lagi keaktifan dan kerajinannya,” ujar Kasmidi.

Ia mengatakan tidak ingin ada pegawai yang benar-benar rajin, tapi mendapat upah dan perlakuan yang sama seperti mereka yang malas dan sering tidak masuk kerja. Apalagi, sekarang sistem pengupahan langsung ke rekening. Sehingga BKPP sulit memantau siapa yang aktif bekerja, siapa yang jarang masuk kantor.

Namun, jika ada pegawai yang rajin, namun tepat di hari pertama kerja, ternyata tidak masuk karena ada keperluan mendesak di luar kantor, Kasmidi berjanji akan mempertimbangkannya. “Tentu nanti ada evaluasi dan pertimbangan. Tapi kita juga akan lihat bagaimana absensi dan keaktifannya dalam setahun belakangan ini,” ungkap Kasmidi.(*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved