Soal Rencana Sidrap Bergabung Ke Bontang, Bupati Kutim Ismunandar Mengaku Baru Mengakomodir Usulan

Soal Rencana Sidrap Bergabung Ke Bontang, Bupati Kutim Ismunandar Mengaku Baru Mengakomodir Usulan

Soal Rencana Sidrap Bergabung Ke Bontang, Bupati Kutim Ismunandar Mengaku Baru Mengakomodir Usulan
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang saat diwawancara awak media di Sangatta 

Soal Rencana Sidrap Bergabung Ke Bontang, Bupati Kutim Ismunandar Mengaku Baru Mengakomodir Usulan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Banyaknya protes keras dari warga Kutai Timur, terutama masyarakat Kecamatan Teluk Pandan atas informasi yang menyatakan Bupati Kutim, Ismunandar bersama Ketua DPRD Kutim, Mahyunadi yang memberi restu atas keinginan Bontang mengambil wilayah Kutim, seluas 164 hektare, yang di dalamnya ada Dusun Sidrap, langsung ditanggapi Bupati Ismunandar.

Pada awak media, Bupati Ismunandar mengatakan dirinya bukan setuju melepas Dusun Sidrap, Desa Martadinata atau lahan seluas 164 hektare yang berbatasan dengan Pemkab dan DPRD Bontang. “Saya dan Ketua DPRD Kutim bukan setuju melepas kawasan Sidrap. Tetapi mengakomondir usulan Pemkot Bontang. Nantinya, usulan tersebut akan dibahas bersama dengan tim yang diturunkan Pemprov Kalimantan Timur dan dikaji lebih dalam,” ungkap Ismunandar, Jumat (4/1/2019).

Prosesnya, kata Ismunandar, masih panjang. Karena harus mempertimbangkan segala aspek. Termasuk aspirasi masyarakat Kecamatan Teluk Pandan, dimana Dusun Sidrap merupakan bagian dari kecamatan tersebut. Selanjutnya, dibahas lagi bersama DPRD Kutim, sebelum diputuskan. “Karena melihatnya tidak utuh, jadi informasi yang disampaikan juga sepotong saja, sehingga ada kesan Pemkab dan DPRD Kutim siap menyerahkan Dusun Sidrap ke Pemkot Bontang, padahal semua itu belum final,” ujar Ismunandar.

Sebelumnya, dalam rapat bersama antara Pemkab Kutim, Pemkot Bontang dan Gubernur Kaltim, Isran Noor di Samarinda, Kamis (3/1) lalu, diberitakan Bupati Ismunandar dan Ketua DPRD Mahyunadi memberi restu wilayah Dusun Sidrap seluas 164 hektare, diserahkan ke Bontang.

Hal itu dilakukan, karena Kutim belum bisa mengakomodir usulan Pemkot Bontang yang meminta perluasan wilayah sebesar 950 hektare. Namun, untuk usulan 164 hektare seperti yang disampaikan pada 2012 lalu, bisa saja diakomodir. Itupun harus melalui proses sesuai prosedur. Tidak serta merta setuju. “Pemkab Kutim mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengakomodir usulan 164 hektare, termasuk soal pendekatan pelayanan masyarakat,” ujar Ismunandar.(*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved