Larangan Sedotan Plastik dan Styrofoam di Balikpapan, PHRI Klaim Tak Takut Rugi

"Sasaran utamanya ke pedagang besar baru nanti ke pedagang yang kecil. Pemerintah harus kasih tawaran alternatif penggantinya berupa apa," tutur Hery.

Larangan Sedotan Plastik dan Styrofoam di Balikpapan, PHRI Klaim Tak Takut Rugi
net
Ilustrasi - Sampah kemasan makanan dari bahan styrofoam. Pemkot Balikpapan wacanakan pelarangan styrofoam untuk perusahaan makanan mulai tahun 2019 ini. 

Larangan Sedotan Plastik dan Styrofoam di Balikpapan, PHRI Klaim Tak Takut Rugi

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan, Sahmal Ruhip, menjelaskan, secara organisasi PHRI Balikpapan akan menerima kebijakan larangan penggunaan styrofoam hingga sedotan yang saat ini sedang dikaji Pemkot Balikpapan

"Kami mendukung kok. Bagus itu," tegasnya kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (8/1/2019).

Secara bisnis, ujar Sahmal, aturan tersebut tentunya tidak akan mempengaruhi terhadap pengurangan konsumen di restoran maupun hotel.

Balikpapan Larang Penggunaan Styrofoam untuk Perusahaan Makanan Mulai Tahun Ini

BREAKING NEWS : Warga Balikpapan Ditemukan Meregang Nyawa di Dalam Rumah

"Tidak ada itu mengaruhi menurunnya pendapatan. Kami tetap kami dukung di Timur Tengah di Eropa sudah banyak yang memperlakukan," ungkapnya.

Dia merasa optimis, masyarakat pun akan menerima atas kebijakan yang akan diluncurkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. 

"Penumpukan sampah berupa plastik bisa dikatakan cukup besar di Kota Balikpapan. Langkah untuk pelarangan upaya dalam rangka mengurangi konsumsi penggunaan plastik," katanya.

Pastinya, tebak Sahmal, pemerintah pastikan meluncurkan kebijakan juga berdasarkan hasil kajian-kajian yang mendalam soal lingkungan hidup.

Dia menegaskan, kebijakan pelarangan penggunaan bahan plastik dan sterofom di restoran dan hotel semestinya dilakukan sosialisasi secara menyeluruh yang tidak dalam waktu singkat.

Artinya, tegas Sahmal, pemerintah harus berusaha menyiarkan kabar ini secara luas dan menyeluruh serta butuh waktu yang lama, tidak boleh tiba-tiba langsung mengeluarkan kebijakan tetapi tanpa ada sosialisasi yang secara masif.

Halaman
123
Penulis: Budi Susilo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved