Ferdinand Hutahaean Tegaskan Prabowo-Sandi Tak Akan Mundur dari Pilpres, tapi . . .

Namun, ujar Ace, kubu Prabowo-Sandi justru sudah mengindikasikan adanya kecurangan pada Pemilu 2019.

Ferdinand Hutahaean Tegaskan Prabowo-Sandi Tak Akan Mundur dari Pilpres, tapi . . .
Warta Kota
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ketika pencabutan nomor urut Capres dan Cawapres Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9). Jokow-Ma'aruf Amin mendapat No 01, sementara Prabowo-Sandi No 02. 

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapannya atas pernyataan Ketua BPN bahwa Prabowo akan mundur dari kontestasi Pilpres 2019 jika menemukan adanya potensi kecurangan.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Ferdinand menjelaskan bahwa yang dimaksudkan itu adalah Prabowo-Sandi akan memboikot pemilu jika terjadi kecurangan pemilu, bukan mundur.

"Untuk itu, jika semua kecurangan yang kami indikasikan terus terjadi, maka kemungkinan besar BPN akan memboikot pemilu," tegas Ferdinand, Senin (14/1/2019).

"Jadi bukan mundur ya, tapi menyatakan memboikot pemilu," jelasnya.

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini lantas mengatakan, sikap tegas dan keras itu perlu dilakukan untuk menghadapi upaya curang yang terus terlihat.

"Banyak hal yang melanggar undang undang terbiarkan begitu saja ketika itu dilakukan oleh paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. Karena sebagai penguasa bisa memperalat lembaga negara," ujar Ferdinand.

Oleh karena itu, ucap Ferdinand, jika semua kecurangan yang diindikasikan kubu Prabowo-Sandi terus terjadi, maka BPN akan memboikot pemilu.

"Ini langkah terakhir yang akan kami ambil bila semua ketidakadilan dan kecurangan terus terjadi," jelas Ferdinand.

Terkait sanksi pidana hingga 60 bulan dan denda hingga Rp50 miliar pada capres cawapres dan pimpinan partai politik yang mengundurkan diri, apabila itu pemboikotan, maka sanksi tersebut tidaklah berlaku.

"Sanksi itu bagi yang mengundurkan diri. Beda dengan boikot. Jadi sanksi itu tidak bisa diterapkan. Boikot itu karena pemilu tidak beres, ini sikap perlawanan," ujarnya.

Halaman
1234
Editor: Kholish Chered
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved