Pemprov Bebaskan Lahan Kawasan KBM Tanjung Selor 185 Hektare

Jangan sampai terjebak macet dulu, baru berpikir bikin jalannya. Jadi itu poin utama pengembang pusat pemerintahan

Pemprov Bebaskan Lahan Kawasan KBM Tanjung Selor 185 Hektare
Tribunkaltim.co/ M.Arfan
Masterplan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang dipajang di Kantor Gubernur beberapa waktu lalu.  

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara berencana memperluas areal lahan yang akan dibebaskan di pusat pemerintahan pada Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Selama tahun 2017 dan 2018 Pemprov sudah membebaskan lahan seluas 659,27 hektare.

Kepala Seksi Pertanahan Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Saiful kepada Tribunkaltim.co menjelaskan, tahun ini (2019) rencananya akan dibebaskan lagi seluas 185 hektare. Kebutuhan anggarannya kurang lebih Rp 140 miliar.

"Kita masih cari anggarannya. Ada anggaran Rp 60 miliar, tetapi anggaran itu kita fokuskan untuk menyelesaikan pembayaran pengadaan tanah tahun 2018. Luasnya sekitar 470 hektare," ujarnya.

Lahan yang akan dibebaskan seluas 185 hektare peruntukannya untuk instansi vertikal, swasta, dan perumahan dinas pejabat. "Tapi anggarannya belum ada. Kita tunggu bagaimana kebijakan atasan," sebutnya.

Untuk diketahui, KBM Tanjung Selor dirancang sebagai kota yang modern. Luasnya sekitar 11 ribu hektare yang akan dilengkapi dengan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di tengah-tengahnya seluas 2.500 hektare. Pusat pemerintahan tersebut berlokasi di Desa Gunung Seriang. Di daerah ini sedang diintensifkan pembebasan lahan masyarakat oleh Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara bekerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan.

Pusat pemerintahan ini memang dirancang menyerupai kota. Diklaim dibangun berangkat dari pemikiran jangka panjang 100 sampai 150 tahun ke depan bahkan lebih.

Pemprov Kalimantan Utara sudah membentengi kawasan pusat pemerintahan dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dengan ruas jalan outer ringroad dan ringroad. Tujuannya supaya tidak terjadi kemacetan di kemudian hari seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan kendaraan transportasi.

"Jangan sampai terjebak macet dulu, baru berpikir bikin jalannya. Jadi itu poin utama pengembang pusat pemerintahan dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor," ujarnya.

Di pusat pemerintahan itu bakal ada 42 bangunan skala besar. Selain Kantor Gubernur, DPRD dan alun-alun pusat pemerintahan dilengkapi pula dengan plaza, convention centre, shopping mall, museum, pelabuhan, stasiun kereta api, kampus, town house, golf course, SD, SMP dan SMA, Korem, Polda, serta perumahan. Kota ini pun akan dilengkapi dengan sistem transportasi modern seperti busway, kereta api.

Pusat pemerintahan memiliki konsep penggunaan energi terbarukan, penghijauan di seluruh elemennya seperti ruang terbuka hijau, kolam penampungan, sumur resapan, dan lubang biopori. Seluruh komponen kota akan menggunakan material green labels atau hasil recycle berwawasan lingkungan, tidak membahayakan kesehatan bersifat non-B3. (*)

BANGUNAN SKALA BESAR
* Kantor Gubernur
* DPRD dan alun-alun pusat pemerintahan
* Plaza, convention centre, shopping mall
* Museum, pelabuhan, stasiun kereta api
* Kampus, town house, golf course
* SD, SMP dan SMA
* Korem, Polda, serta perumahan

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved