Pilpres 2019

Acungkan Satu Jari, Menteri Agama dan Seorang Bupati Dilaporkan ke Bawaslu

Ia dilaporkan bersama Dahlan Hasan Nasution, Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara ke Bawaslu.

Acungkan Satu Jari, Menteri Agama dan Seorang Bupati Dilaporkan ke Bawaslu
ISTIMEWA/TRIBUN KALTIM
Pembina Forum Kebangsaan Kaltim mengangkat Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin sebagai Panglima Cheng Ho Pusat. 

Damai Hari Lubis menyayangkan tindakan Lukman dan Dahlan. Apalagi, gestur satu jari ditunjukan keduanya berdampingan dengan Presiden Joko Widodo.

///
 
TRIBUNKALTIM.CO,  JAKARTA -  Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas tudingan kampanye terselubung. Ia dilaporkan bersama Dahlan Hasan Nasution, Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Pelapor adalah sebuah organisasi masyarakat, Aliansi Anak Bangsa. Mereka menuding Lukman dan Dahlan menguntungkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lantaran mengacungkan satu jari di sebuah acara yang digelar di Istana Negara. 

Sebagaimana diketahui, simbol satu jari bisa diartikan sebagai representasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01.

"Ada wajah mirip pejabat tinggi negara dan pejabat tinggi daerah yaitu Menteri Agama Lukman Hakim dan Dahlan Nasution sebagai bupati, itu kita laporkan. Karena mengacungkan jari disebelahnya ada paslon satu, lokasinya pun terlarang untuk kampanye yaitu Istana," kata Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

 
Damai menyayangkan tindakan Lukman dan Dahlan. Apalagi, gestur satu jari ditunjukan keduanya berdampingan dengan Presiden Joko Widodo. Saat itu, mereka menghadap Presiden guna memberikan undangan tabligh akbar di Mandailing Natal. Pertemuan itu terjadi Selasa, 18 Desember 2018.

Dalam aduannya, pelapor membawa bukti berupa print out berita online mengenai pertemuan ketiganya.

Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan danatau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Pelapor berharap, Bawaslu dapat menindaklanjuti aduan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Supaya ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, tidak ditutupi dan tidak dipaksakan untuk berlanjut apabila tidak terbukti," ujar Damai.

[Fitria Chusna Farisa]

Artikel ini tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul:  Menteri Agama dan Bupati Mandailing Natal Dilaporkan Atas Dugaan Kampanye Terselubung

Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved