55 Orang Relawan Demokrasi Resmi Dikukuhkan, Ketua KPU Ingatkan Soal Netralitas

Oleh karena itu wajib mematuhi kode etik seorang relawan, untuk tetap independen, tidak memihak pada salah satu calon tertentu yang bertarung dalam pemilu. 

“Ketahuan langgar kode etik, jelas akan dipecat secara tidak hormat,” tegasnya. 

Keberadaan relawan demokrasi ini sifatnya bukan pekerjaan atau profesi tetapi lebih kepada kegiatan sukarela yang turut mensukseskan pemilu 2019.

Setiap bulannya, relawan ini diberi honor sebesar Rp 750 ribu per bulan.

“Masa kegiatannya hanya tiga bulan saja, terhitung dari Januari sampai Maret nanti. Kan 17 April sudah pencoblosan,” ungkapnya.  

Menurutnya, honor yang diberikan bukan bentuk dari gaji, sebab relawan demokrasi yang dibentuk ini bukan pekerjaan tetapi kegiatan. Orang-orang yang berkecimpung dalam relawan demokrasi ini adalah orang-orang pilihan yang tergabung dalam komunitas publik. 

Sebagai contoh, para aktivis yang biasa di lingkungan kaum disabilitas, mereka yang pelajar penuh semangat dan aktif di organisasi. Kalau tidak direkrut dari bagian organisasi pastinya nanti akan susah dan menjadi berbiaya tinggi. 

“Ini bukan pekerjaan tapi kegiatan, mereka (para relawan demokrasi) bisa lakukan kegiatan yang penumpang di kegiatan di organisasi itu,” ujar Toha. 

Relawan demokrasi terdapat 11 segmen, satu segmen diisi oleh lima orang, yang tujuannya membangun kesadaran politik masyarakat di momen pemilu supaya masyarakat jangan sampai golput, mesti bisa memilih calon atau kandidat yang akan duduk di legislatif dan eksekutif.

Sebab dari di antara banyak kandidat, pasti ada pilihan yang terbaik.

“Lihat baliho saja, menonton debat kandidat, sulit juga untuk bisa sampai ke sasaran pemilih. Tidak bisa hanya andalkan itu itu saja. Banyak faktor orang tidak ikut memilih, dipengaruhi kualitas calon dan partai politik yang tidak mampu menyentuh sisi ke pemilih,” kata Toha.