Jika Disahkan, Balikpapan Jadi Kota Pertama Miliki Perda Larangan Sedotan Plastik Serta Styrofoam

Beberapa kota dan kabupaten di Indonesia belum ada aturan Perda yang menegaskan larangan penggunaan kantong belanja plastik, sedotan plastik.

Tribunkaltim.co/Budi Susilo
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Tommy Alfianto. 

Jika Disahkan, Balikpapan Jadi Kota Pertama Miliki Perda Larangan Sedotan Plastik Serta Styrofoam

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Proses payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan penggunaan kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan wadah makanan dari styrofoam berbahan polystyrene  masih dalam proses penggodokan di tingkat legislator. 

Target tahun ini, diharapka bisa diterbitkan agar Kota Balikpapan menjadi kota yang pertama kali memiliki Perda soal kebijakan pelestarian lingkungan hidup ini. 

Hal ini diutarakan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Tommy Alfianto, kala berbincang dengan Tribunkaltim.co pada Minggu (20/1/2019) siang, melalui sambungan telepon selulernya. 

“Itu benar-benar sedang diusahkan (Perda). Kan sekarang lagi diproses, dilegislasi sama dewan. Tahun ini targetnya diterbitkan, sudah bisa disahkan,” tegasnya. 

4 Link Live Streaming Final Malaysia Masters 2019, Marcus/Kevin Tantang Tuan Rumah

Mundur dari Jabatan Ketum, Exco PSSI Yunus Nusi Sebut Edy Rahmayadi Gentleman

DPD Nasdem Bontang Tolak Putusan Pembatalan Caleg Kasdi, Siapkan Upaya Hukum

Kota Balikpapan berkat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh lapisan masyarakat turut ikut memberikan gerakan kepada upaya pelestarian lingkungan melalui kebijakan yang pro lingkungan. 

Seperti di antaranya melarang menggunakan kantong belanja plastik, memakai sedotan plastik, dan penggunaan styrofoam. Selama ini yang baru ada, yaitu Peraturan Walikota Larangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik nomor 8 Tahun 2018. 

“Kalau sudah ada perda bisa lebih kuat lagi, lebih bertaji. Ada sanksi yang lebih berat, buat yang tidak patuh bisa kena pidana nanti,” ujarnya. 

Dia memastikan, upaya mengurangi penggunaan kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan pemakaian styrofoam bisa berdampak meski tidak secara signifikan dalam waktu singkat sesaat. 

Proses pengurangan volume sampah di Kota Balikpapan berupa kantong plastik, sedotan plastik, dan styrofoam mampu dilakukan secara perlahan tapi pasti.  Melalui Perwali saja, berdasarkan kajian DLH Balikpapan terungkap, sampai 70 persen sampah plastik berkurang. 

Saat Perda terbit, tegas Tommy, pastinya sebagai langkah awal, sementara berlaku bagi mereka industri besar, pelaku usaha menengah ke atas, sementara pedagang kaki lima dan pasar basah belum dipaksa untuk diterapkan. 

“Kami mengarahnya ke yang besar dahulu nanti lama-lama berharap bisa merembet ke yang lain. Koordinasi dengan beberapa pengusaha, sudah ada yang setuju, mendukung,” ungkapnya. 

Edy Rahmayadi Mundur, Mata Najwa Bakal Buat PSSI Bisa Apa Jilid 3

Ketua RT Belum Terima Kabar Pernikahan Ahok di 15 Februari 2019

Update Hasil Final Malaysia Masters 2019 - Ganda Jepang Kalahkan Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Di tempat lain, beberapa kota dan kabupaten di Indonesia belum ada aturan Perda yang menegaskan larangan penggunaan kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan styrofoam

Sebagai kota besar di Provinsi Kalimantan Timur, pastinya Balikpapan ingin lebih dahulu, ingin membuktikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa Balikpapan bisa melakukan, memberi terobosan meluncurkan payung hukum yang lebih kuat setingkat Perda

“Sudah ada payung hukumnya nanti kita saat lakukan hal teknis di lapangan sudah tidak lagi mengalami kesulitan. Dari Perda nanti akan ada turunan-turunan spesifik aturan yang bisa memudahkan kita semua,” ujarnya. (*) 

Penulis: Budi Susilo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved