Balikpapan Terindikasi Rawan Penyalahgunaan Kekuasaan di Pemilu, Begini Sikap Bawaslu Kota

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait daerah-daerah yang rawan menyalahgunakan kekuasaan dalam momen pemilu.

Balikpapan Terindikasi Rawan Penyalahgunaan Kekuasaan di Pemilu, Begini Sikap Bawaslu Kota
Tribunkaltim.co/ Fachmi Rachman
Bawaslu Kota Balikpapan melaporkan caleg yang diduga melanggar kampanye pemilu di Polres Balikpapan. (Tribunkaltim/Fachmi Rachman)  

Balikpapan Terindikasi Rawan Penyalahgunaan Kekuasaan di Pemilu, Begini Sikap Bawaslu Kota

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menanggapi terkait kajian dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang menyatakan Balikpapan sebagai kawasan rawan terindikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara di dalam perhelatan pemilihan umum tahun 2019. 

Agustan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, menyatakan, kajian berupa rekomendasi dari Bawaslu Kalimantan Timur menjadi tanda peringatan untuk lebih maksimal mengawal dan intensif secara penuh mengawasi proses kampanye pemilu di Balikpapan. 

 “Ya benar, Balikpapan dapat peringatan sebagai daerah yang rawan digunakan oleh pejabat negara dalam Pemilu. Kami akan semakin intensif mengawasi di tiap pejabat negara,” ungkapnya di Sekretariat Bawaslu Balikpapan, Jl Martadinata, Gunungsari Ilir, Balikpapan Tengah, Selasa (22/1/2019) pagi. 

Abah Kumis Tersangka Kasus Gay di Balikpapan Bakal Segera Disidang di Pengadilan

Tarif Bagasi di Bandara SAMS Balikpapan, APT Pranoto Samarinda, dan Juwata Tarakan

Bagasi Berbayar Lion Air Group Sudah Berlaku, Cek Tarif Lengkapnya di SAMS Sepinggan Balikpapan

Ia menjelaskan, alasan Bawaslu Kalimantan Timur memberi tanda peringatan pada titik Kota Balikpapan mengingat ada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada yang menjadi peserta dalam pemilu. 

Selain itu, posisi Rahmad Mas’ud sebagai Wakil Walikota Balikpapan juga akan sangat rawan jika tidak secara intensif dikawal ketat, meningat orang nomor dua di Balikpapan ini memiliki saudara sekandung yang maju dalam gelanggang pemilihan legislatif masuk dalam daerah pemilihan di Kota Balikpapan

“Jangan sampai Pak Rahmad itu terjebak, menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan di pemilu. Ruang geraknya kami perketat, selalu diawasi. Dimana jadwal hariannya, dimana mau ikut kampanyenya kami awasi. Tapi sampai sekarang beliau belum ada pergerakannya,” ungkapnya. 

Pengawasan ketat para pejabat negara dalam kegiatan pemilu seperti kampanye semuanya mengacu pada payung hukum yang sah, bukan berdasarkan dari kemauan lembaga Bawaslu

Setiap orang diberikan hak untuk berpolitik tetapi mesti mengikuti aturan yang berlaku demi tujuan menciptakan atmosfir demokrasi yang sehat, tertib, dan aman. Setiap pejabat negara dalam kampanye pemilu, diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 547. 

“Ada salah satu pasal yang sebutkan pejabat daerah yang bertindak menguntungkan peserta pemilu menggunakan fasilitas negara maka akan terkena pidana,” kata Agustan. 

Halaman
123
Penulis: Budi Susilo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved