BPJS Kesehatan Defisit Sementara Layanan Harus Jalan Terus, Begini Cara Pemerintah Menyelamatkan

Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur aturan main soal urun biaya dan selisih biaya untuk JKN-KIS.

TRIBUN KALTIM/RAHMAT TAUFIQ
BPJS Kesehatan Defisit Sementara Layanan Harus Jalan Terus, Begini Cara Pemerintah Menyelamatkan 

BPJS perlu mendapat dukungan agar tetap bisa menjalankan manajemen tata kelola JKN-KIS untuk seluruh masyarakat.

"Kita lihat antara biaya pengobatan yang ini masih dari 1.900-an rumah sakit dengan jumlah uang yang masuk ke BPJS, masih ada defisit. Maka kita lakukan langkah-langkah untuk menyeimbangkan," ujar Sri Mulyani, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya muncul dilema, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sehingga harus menekan pengeluaran.

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Mengapa Berobat dengan BPJS Kesehatan tak Lagi Gratis

Perilaku Masyarakat juga Jadi Alasan BPJS Kesehatan Berlakukan Biaya Tambahan saat Berobat

Link Daftar Lowongan Kerja PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, Deadline hingga 31 Januari 2019

Stok Darah Hari Ini Selasa (22/1/2019), Pengguna BPJS Kesehatan Tidak Dipungut Biaya

Namun, di sisi lain, pelayanan kesehatan tidak mungkin berhenti.

Rumah sakit akan mogok jika dana klaim tidak dibayarkan yang berimbas pada pelayanan ke masyarakat.

Saat ini ada sekitar 98 juta peserta termasuk dalam Pwnerima Bantuan Iuran (PBI).

Oleh karena itu, kepesertaan non-PBI juga harus didongkrak.

"Di satu sisi di masyarakat akan tetap terjaga, masyarakat dapat jaminan kesehatan seperti yang diharapkan. Namun, biayanya bisa sustain," kata Sri Mulyani.

Pemerintah sebelumnya telah menyuntik dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun pada September 2018.

Kemudian, pada akhir 2018 lalu, pemerintah kembali mencairkan dana Rp 5,2 triliun untuk BPJS Kesehatan.

Halaman
1234
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved