DPR Komisi IV Kunjungi Hutan Sungai Wain Balikpapan, Warga Ingin Pengawasan Diperketat

Agus ungkapan, mulanya hutan lindung Sungai Wain memiliki luas sebesar 11 ribu hektar, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan di tahun 1995.

DPR Komisi IV Kunjungi Hutan Sungai Wain Balikpapan, Warga Ingin Pengawasan Diperketat
Tribunkaltim.co/ Budi Susilo
Rombongan DPR RI Komisi IV bertatap muka dengan masyarakat di kilometer 22 Karang Joang, Balikpapan Utara membahas mengenai Hutan Kemasyarakatan Sungai Wain Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (23/1/2019).  

DPR Komisi IV Kunjungi Hutan Sungai Wain Balikpapan, Warga Ingin Pengawasan Diperketat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi IV melakukan kunjungan ke lokasi Hutan Lindung Sungai Wain, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Pelaksanaan tersebut berlangsung di perkampungan di kilometer 21 dan kilometer 22 Hutan Lindung Sungai Wain, Rabu (23/1/2019).

Anggota DPR RI yang hadir di antaranya, Andi Akmal Psluddin, Djendri Kientjen, Bagus Adhi Mahendra Putra dan Kasriah. 

4 Jabatan Direksi Belum Terisi, Gubernur Kaltara Minta Dibuka Seleksi Ulang

Eks Kabinet Gotong Royong Luncurkan Buku Berjudul The Brave Lady Megawati Soekarnoputri

Link Live Streaming Indonesia Masters 2019, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Hadapi Putra Malaysia

Beberapa anggota DPR Komisi IV tersebut menyerap aspirasi dari warga masyarakat setempat, membahas mengenai topik hutan kemasyarakatan, mengingat komisi ini membidangi pertanian, pangan dan kehutanan. 

Satu di antara warga setempat yang hadir, Agus Din yang juga sekaligus pegiat konservasi Hutan Lindung Sungai Wain Balikpapan, menyatakan kepada Tribunkaltim.co, keberadaan hutan kemasyarakatan yang ada di Balikpapan telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan.  

Melalui hutan kemasyarakatan maka ada kejelasan bagi warga masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan sebagai peningkatan kesejehteraan ekonomi melalui program mengunakan hutan bukan kayu seperti di antaranya tanaman buah, kebun karet, rotan, dan tanaman obat.  

“Memakai hutan yang bukan untuk menebang kayu tapi bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Bisa diberdayakan sama masyarakat setempat,” tutur Agus. 

Keberadaan hutan lindung jika tidak ada kejelasan status maka akan terus dirambah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Melalui penetapan status legalitas hutan kemasyarakatan, maka akan jelas titik ukuran antara hutan lindung dan hutan kemasyarakatan. 

“Masyarakat yang manfaatkan hutan kemasyarakatan juga tidak sembarangan, kan ada perlu izin pemungutan hasilnya. Jika nanti tanaman itu membawa hasil bagus, maka negara dalam hal ini pemerintah berhak juga memungut hasil dari komoditi,” ungkapnya. 

BREAKING NEWS - Majelis Hakim Putuskan Gading-Gisel Cerai, Hak Asuh Anak Diberikan ke Sosok Ini

MenkumHAM Ikut Bocorkan Jam Bebas Ahok Esok Hari, Cek Link Live Streamingnya

Viral Sellha Purba, Petugas Kebersihan yang Disebut Miliki Paras Menawan, Cek Akun Instagramnya

Halaman
12
Penulis: Budi Susilo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved