Dewan Soroti Kurangnya 121 Ruang Kelas di SD Bontang, Minta Koreksi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Padahal dengan alokasi 20 persen atau setara Rp 280 miliar bisa memenuhi kebutuhan ruangan kelas sekolah se-Kota Bontang.

Dewan Soroti Kurangnya 121 Ruang Kelas di SD Bontang, Minta Koreksi Anggaran Pendidikan 20 Persen
Tribunkaltim.co/ Ichwal Setiawan
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Bilher Hutahean meminta agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan belanja anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBD karena dianggap belum maksimal. 

Dewan Soroti Kurangnya 121 Ruang Kelas di SD Bontang, Minta Koreksi Anggaran Pendidikan 20 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Kondisi pendidikan tingkat dasar di Kota Bontang kekurangan 121 ruang kelas ikut disorot DPRD Bontang

Dewan meminta Pemkot Bontang mengoreksi kebijakan belanja anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBD.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Bilher Hutahean mengatakan tuntutan pemerintah agar mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan di Bontang yang belum berjalan maksimal.

Infrastruktur SD di Bontang Kurang 121 Kelas, Ada Sekolah Gelar Sesi Belajar Hingga Tiga Kali Sehari

Kejar Target, BPJS Kesehatan Bontang Yakin 100 Persen Warga Bakal Jadi Peserta di Akhir Bulan

Gegara Ingin Fokus Pekerjaan, Kai EXO dan Jennie BLACKPINK Putus Hubungan Asmara

Pasalnya, sekolah tingkat dasar masih kekurangan 121 ruang kelas. Padahal dengan alokasi 20 persen atau setara Rp 280 miliar bisa memenuhi kebutuhan ruangan kelas sekolah se-Kota Bontang.

“Ini yang perlu dikoreksi, karena kalau sekarang alokasi anggaran untuk pendidikan itu tersebar di sejumlah perangkat dinas lain. Ini kan yang salah,” ujar Bilher saat dikonfirmasi tribunkaltim.co, Jumat (25/1/2019).

Menurut dia, penafsiran alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan diartikan keliru oleh pemerintah. Sebab, peningkatan mutu pegawai di luar lingkungan sekolah juga ikut dibiayai dari anggaran ini.

Bilher menuturkan, belanja untuk peningkatan SDM di Sekretariat Daerah (Sekda) misalnya masuk dalam skema belanja tersebut.

Alasan Perceraian Yeslin Wang dan Delon, Pengacara Sebut Gegara Utang Judi Online Capai Miliaran

Lulusan University of Oklahoma USA Pimpin Kampus ITK Balikpapan, Begini Targetnya

Arti Pose Tiga Jari Ahok dan Rencana Pernikahan dengan Bripda Puput Nastiti Devi

Alhasil, skema 20 persen anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusut, hanya berkisar 15 persen saja yang digunakan oleh instansi ini.

“Harusnya kan terpusat semua di Disdik, supaya program-program prioritas untuk pendidikan benar-benar dijalankan, seperti ruang kelas SD misalnya,” katanya.

Bilher mengatakan pemerintah harus memperbaiki skema pembiayaan dari alokasi 20 persen dana pendidikan. Walikota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menggelontorkam anggaran tersebut untuk dinas terkait. (*) 

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved