Pemprov Kaltim Terus Evaluasi IUP Sawit, Gubernur Isran: Langgar Aturan Saya Tutup!

Pemprov Kaltim terus mengevaluasi program perkebunan kelapa sawit. Termasuk, pelaku usaha pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit

Pemprov Kaltim Terus Evaluasi IUP Sawit, Gubernur Isran: Langgar Aturan Saya Tutup!
TRIBUN KALTIM / CORNEL DIMAS SATRIO KUSBIANANTO
Gubernur Kaltim, Isran Noor. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus mengevaluasi program perkebunan kelapa sawit. Termasuk, pelaku usaha pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit yang tak kunjung melakukan penanaman. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Tribun, usai menghadiri peresmian kantor OJK Kaltim di Jalan AM Riffadin, Samarinda, Kamis (31/1).

Isran menuturkan, perizinan termasuk perkebunan sawit memiliki batas waktu penanaman. Jika batas waktu tersebut habis, ya kembali ke negara atau ke daerah. Ya kita evaluasi terus," kata Isran.

Meski demikian, kata Isran, pemprov tidak akan memberi sanksi bagi perusahaan sawit yang tak kunjung menanam. Lantaran, tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi tersebut. "Tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi. Kecuali dia melanggar," kata Isran.

Baca: Jumat Berbagi, Didatangi Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda, Korban Gempa & Tsunami Sulteng Menangis

Bila terbukti melakukan pelanggaran, Isran mengaku tak segan akan memberi sanksi. "Kalau melanggar aturan pasti saya tutup. Saya kan pernah menutup perusahaan besar di Kaltim," katanya lagi.

Soal banyaknya pemegang IUP kebun sawit yang tak kunjung merealisasikan penanaman, menurut Isran, lantaran masih menunggu invenstor. "Ya mereka (pemilik IUP) menunggu investornya datang. Investornya mau lanjut apa tidak. Kan ada batas waktunya izin itu. Kalau belum berakhir ya hak dia. Kalau berakhir, ya kembali ke negara," tuturnya.

Sekadar informasi, luas IUP kelapa sawit yang sudah diterbitkan Pemda se-Kaltim berkisar 2,8 juta hektare. Dari jumlah tersebut, realisasi tanamnya baru sekitar 1,2 juta hektare. Artinya, realisasi tanam belum sampai separuh izin yang diberikan.

Baca: KEK Maloy Bakal Jadi Pusat Industri Turunan CPO Sawit, Gapki Kaltim Menunggu Kapan Beroperasi

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat pengusaha tak bisa merealisasikan penanaman. Contohnya ada permasalahan pada izin, berupa lahan yang diberikan ternyata tak bisa ditanami.

Faktor lain yang berpotensi jadi penyebab adalah ketidakmpuan pengusaha untuk membebaskan lahan masyarakat.

"Jadi banyak faktornya. Areanya tak bisa ditanami. Kemudian pembebasan lahan. Kan lahan masyarakat yang mau ditanam harus diganti rugi. Faktor lainnya, ada juga yang modalnya tak kuat," kata Ujang.

Apakah ada deadline bagi pengusaha yang tak kunjung merealisasikan penanaman, menurut Ujang, ada. Deadline tersebut diatur dalam Hak Guna Usaha (HGU), yakni hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri, atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Baca: Pelabuhan Maloy Siap Dioperasikan, Ekspor CPO dari Kaltim Tinggal Tunggu Tanki Timbun

"Tiga tahun sejak HGU diberikan, minimal luas tanam itu 30 persen. Dan pada tahun ke enam, harus sepenuhnya ditanami. Itu merujuk aturan HGU," kata Ujang.

Kondisi inilah yang menurut Ujang, akan dievaluasi oleh pihaknya. "Jika tak kunjung bisa menanam, maka HGU-nya dicabut dan kembali ke negara," urai Ujang. (*)

Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved