Berita Eksklusif

Perusda Hidup dari Saham HPH, Pemprov Kaltim Diminta tak Jadikan Perusda Sarana Dapat Saham

Perusda Hidup dari Saham HPH, Pemprov Kaltim Diminta tak Jadikan Perusda Sarana Dapat Saham

Perusda Hidup dari Saham HPH, Pemprov Kaltim Diminta tak Jadikan Perusda Sarana Dapat Saham
Tribun Kaltim
Suasana kantor perusda di Jl Agus Salim, Samarinda. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Di antara beberapa perusahaan daerah (Perusda), masih ada perusda yang berpotensi memberikan dividen bagi Pemprov Kaltim. Salahnya satunya Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) yang optimistis menatap industri perkayuan pada 2019. Perusda SKS sudah menyiapkan langkah bisnis baru tahun ini.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama Perusda SKS Adi Dharma Arif, Rabu (6/2). Menurut Adi, saat ini Perusda SKS masih mengandalkan pemasukan dari saham yang ada di dua perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Rinciannya, 20 persen pada HPH Labanan Lestari, dan 10 persen HPH Daisy Timber.

Bermodal kepemilikan saham di dua HPH tersebut, Perusda SKS bisa menyumbang deviden pada kas daerah."Meski relatif kecil, kontribusi kami pada pendapatan daerah ada," kata Adi, namun enggan menyebutkan berapa persisnya kontribusi Perusda SKS.

Baca: Hari Pertama Tes Pramusim di Sepang, Marc Marquez Akui Merasa Takut Hadapi MotoGP 2019

Baca: TV5Monde asal Prancis Promosikan Pariwisata Kubar, Ini Potensi Wisata yang Diliput

Pada prinsipnya, lanjut Adi, pihaknya juga ingin memberi kontribusi lebih besar pada pendapatan daerah. Namun, kondisi bisnis perusahaan belum memungkinkan. Artinya sesuai proporsinya. Berapa yang kita dapat, dan itu pula yang disetor.

Dengan kondisi demikian, menurut Adi, Perusda SKS memerlukan dukungan Pemprov Kaltim untuk mengembangkan sayap bisnis. Dukungan tersebut bukan dalam bentuk suntikan modal, melainkan dukungan dalam bentuk kewenangan dan kebijakan.

"Kami tidak ajukan penambahan modal. Kita perlu dukungan dalam bentuk kebijakan. Supaya bisa membuka pengembangan baru," katanya lagi.

Kendati luasan HPH terus menurun, namun Adi optimistis Perusda SKS masih sangat potensial. Adi mengungkapkan, pihaknya sudah merancang konsep kerjasama baru dengan para pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Baca: Pemprov Kaltara Raih Predikat Baik LHE SAKIP 2018, Gubernur Apresiasi Kinerja Seluruh ASN

Baca: Hadapi Persija Jakarta, Newcastle Jets Rilis Komposisi Pemain yang Disiapkan

"Belakangan ini pemerintah banyak menerbitkan IPK baru. Ini peluang bagi kita untuk bekerjasama dengan pemilik IPK. Kan ada juga perkebunan yang punya IPK untuk membuka lahan. Nah, kita bisa masuk ke sana. Tapi ini butuh kebijakan Pemprov," sebut Adi.

Konsep pengembangan bisnis lainnya, Perusda SKS bisa bekerjasama dengan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dalam hal jasa reklamasi pascatambang. "Termasuk reklamasi tambang, kita ada rencana dengan perusda tambang," tutur Adi.

Pemprov Kaltim diminta tidak sekadar menjadikan perusda sebagai tempat penitipan (penampungan) saham. Dengan pengelolaan profesional dan kreatif, perusda bisa menjadi lumbung pendapatan asli daerah (PAD). Demikian dikatakan Direktur Kabinet 98, Hairul Huda, Rabu (6/2).

Sekadar informasi, Kabinet 98 merupakan lembaga masyarakat yang konsen menyoroti kebijakan publik, termasuk ekonomi, politik, dan pembangunan daerah.

"Kita meminta Pemprov Kaltim tidak berpikir BUMD (perusda) hanya sebatas jadi syarat bagi pemprov untuk dapat saham dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim," kata Huda.

Huda mengambil contoh Perusda Agro Kaltim Utama (AKU) yang bisnisnya hanya mengelola saham 5 persen pada PT Perkebunan Kaltim Utama (PKU). Begitu pula dengan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS) yang hanya mengelola saham 20 persen pada PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ).

Baca: Ahmad Dhani Batal Dipindahkan dari Cipinang ke Rutan Medaeng Surabaya, Ini Alasannya

Setali tiga uang dengan Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS) yang mengelola saham 20 persen pada Hak Pengelolaan Hutan (HPH) Hutan Labanan Lestari, dan HPH Daisy Timber sebesar 10 persen.

"Begitu juga dengan PT MMP (Mandiri Migas Pratama) yang dibentuk untuk menampung Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Mahakam," katanya. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved