Permukiman dan Mangrove Masuk HGU, Ini Permintaan Masyarakat ke BPN

Pasalnya, dari 4.000 ha luas lahan HGU hanya 1.221,73 ha yang sudah digarap sementara 3.124,32 ha belum digarap atau ditelantarkan.

TRIBUN KALTIM/SAMIR
Ratusan masyarakat dari Kelurahan Gersik, Pantai Lango, Jenebora, Riko, Kecamatan Penajam dan Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU. 

"Bahkan lahan yang belum digarap itu masuk wilayah pemukiman warga, hutan mangrove, perkebunan warga dan konsensi tambang batu bara. Masa sih izin HGU juga masuk hutan mangrove. Emangnya mau ditanami juga, " ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa warga telah memiliki surat tanah sejak tahun 1934 dan juga ada tahun 1995, sementara izin HGU baru terbit tahun 1997.

Ia mengatakan dengan lahan yang berdiri di atas HGU sehingga pihaknya juga kesulitan saat meminta kepada pemerintah untuk dibangunkan infrastruktur seperti jalan.

"Alasan pemerintah tidak bisa karena lahan HGU," ujarnya.

Pintu Kos Digedor Polisi, Warga Balikpapan Ini Panik! Sembunyikan Sabu dalam Bantal

INACA Sepakat Turunkan Harga, Tapi Mengapa Tiket Pesawat Lion Air Masih Mahal?

Link Live Streaming Kick Off Persib Bandung vs Persiwa Wamena Sore Nanti & Prediksi Susunan Pemain

Pihaknya menuntut agar lahan yang belum digarap tersebut dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan surat kepemilikan lahan yang dimiliki masyarakat.

Mujiono mengatakan, dengan kesepakatan ini maka berharap BPN bisa turun untuk melakukan pengukuran ulang.

Bila kesepakatan ini tak dilaksanakan, warga berjanji akan turun dengan jumlah yang lebih besar.

Kasi Hubungan Hukum, BPN PPU, Adhan Abdurahman saat membacakan kesepakatan dengan warga akan menyurati BPN Wilayah Kaltim agar bisa turun melakukan pengukuran. (*)

Penulis: Samir
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved