Breaking News:

Tribun Wiki

Komisaris Besar Polisi Ary Donny Setiawan Cintai Kopi, Belajar Meracik Sampai Dunia YouTube

Sosok pria di Polda Kaltim ini cinta pada kopi. Belajar pada Youtube selama tugas di Gorontalo lebih cinta ke kopi.

Tribunkaltim/Fachri Ramadhani
Komisaris Besar Polisi Ary Donny Setiawan SIK, MH saat menyeduh kopi biji jenis Gayo Wine, Senin (18/2/2019) di ruang kerjanya. Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum Polda Kaltim yang baru sejak 2 bulan lalu 

"Yang pasti, cafein meningkatkan kosentrasi. Kita aktif. Pun kopi jadi sarana berkomunikasi dengan orang luar. Dimana-mana ada warung kopi. Komunikasi ngobrol berangkat dari sana. Informasi banyak didampat," ungkap lulusan akpol 1996.

Sebagai informasi, dari data yang dihimpun Tribunkaltim.co, sebanyak 12 sidang praperadilan yang ditangani Bidkum Polda Kaltim 2018 lalu. Semuanya menggugat soal penetapan tersangka.

Semua terkait penetapan tersangka. Terlapor yang ditetapkan tersangka, merasa ada yang kurang puas. Mereka punya alasan hukum masing-masing. Tidak puas penetapan tersangka oleh kepolisian.

Polda Kaltim juga masih kover gugatan praperadilan terhadap Polda Kaltara. Kendati sudah bukan wilayah hukum Polda Kaltim. Pihaknya masih bertanggungjawab bilamana ada gugatan yang dilayangkan tersangka di wilayah hukum Polda Kaltara.

Tahun lalu mereka hadapai 12 praperadilan Polda Kaltim, sementara Pollda Kaltara ada 5 gugatan. Semua dimenangkan Bidkum Polda Kaltim.

Kemenangan praperadilan membuktikan bahwa polisi makin profesional menangani kasus hukum. Pihaknya bertarung memberikan bukti di persidangan. Bahwa proses penetapan tersangka oleh penyidik, sesuai dengan SOP dan mekanisme yang ada.

Fakta lainnya, gugatan praperadilan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal itu membuktikan kemampuan penyidik Polda Kaltim dan Satwil jajaran semakin baik.

Sudah jadi tugas Subbidamkum jadi pengacara Polda Kaltim apabila ada gugatan. Tak hanya praperadilan, bisa keperdataan atau PTUN yang menggugat institusi Polda Kaltim.

Pun dengan anggota Polri yang minta pendampingan. Apakah mereka jalani sidang disiplin, etik atau pidana. Mereka punya hak meminta dan didampingi Bidkum, tapi bersurat kepada Kapolda. Termasuk juga keluarga Polri. ( )

Naik Bus Bayar Pakai Sampah, Kota di Pulau Kalimantan Ini Mau Ikut Terapkan

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved