Warga Didaftarkan Jadi Peserta PBI APBD, Hamdam: Tak Perlu Surat Keterangan Tidak Mampu

"Jadi ini program unggulan sehingga harus berjalan dan menjadi perhatian khusus, " jelasnya.

Warga Didaftarkan Jadi Peserta PBI APBD, Hamdam: Tak Perlu Surat Keterangan Tidak Mampu
TRIBUN KALTIM/SAMIR
Bupati AGM didampingi Wabup Hamdam saat menyerahkan DPA yang diterima Camat Penajam, Pang Irawan. 

Warga Didaftarkan Jadi Peserta PBI APBD, Hamdam: Tak Perlu Surat Keterangan Tidak Mampu

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam meminta agar tak mewajibkan lagi masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui Peserta Bantuan Iuran (PBI) APBD untuk menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Saat memimpin rapat bersama seluruh pimpinan OPD di Aula Lantai III Kantor Bupati, Senin (18/2/2019) Wakil Bupati Hamdan menjelaskan, bahwa program PBI APBD ini harus menjadi perhatian khusus dan tidak perlu lagi mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan SKTM. Ini tak lepas karena program ini bersifat universal.

"Jadi ini program unggulan sehingga harus berjalan dan menjadi perhatian khusus, " jelasnya.

BREAKING NEWS - Mahasiswa Kembali Turun Aksi di Depan Kantor DPRD Kota Balikpapan

Prakiraan Cuaca BMKG di Balikpapan Hari Ini, Potensi Hujan Kecil Gelombang Tinggi Mengancam

Debat Kedua Pilpres 2019, Begini Tanggapan Beberapa Warga Kota Balikpapan

Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU, Tohar menambahkan bahwa program PBI APBD ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat kecuali peserta dari PNS, TNI/Polri maupun PBI APBN dan mandiri.

Ia mengatakan untuk saat ini sudah terdaftar 39.152 warga yang menjadi peserta PBI APBD. Jumlah ini bisa saja bertambah karena adanya kelahiran dan perpindahan penduduk.

"Kita tetap berdasarkan NIK bagi peserta PBI APBD," ujarnya.

Tohar menjelaskan bahwa jumlah peserta PBI APBN mengalami peningkatan sehingga perlu menjadi perhatian agar masyarakat juga bisa dijadikan peserta PBI APBN.

Ia tidak berharap ada warga yang telah terdaftar di PBI APBN namun juga tercatat sebagai peserta PBI APBD.

Untuk itu, ia berharap agar Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Disdukcapil agar melakukan koordinasi dengan baik, agar warga sebelum terdaftar PBI APBD bisa dilakukan pendataan sesuai NIK. 

CEK FAKTA - Lahan yang Dikuasai Prabowo Subianto 5 Kali Luas Jakarta

Melihat Makam Tua Belanda di Asrama Bukit Balikpapan, Batu Nisan Bertuliskan Gaya Belanda

Ini Kata Badan Intelijen Soal Ledakan di Dekat Lokasi Debat Kedua Capres Tadi Malam

Ia juga menyampaikan bahwa untuk menjadi peserta PBI APBD tak perlu lagi mensyaratkan SKTM karena ini diperuntukkan seluruh masyarakat yang belum memiliki jaminan BPJS.

Kepala Dinas Kesehatan PPU, Arnold Wayong mengatakan sampai sekarang sudah terdaftar 39.152 orang menjadi peserta PBI APBD dan ditargetkan 20 Februari mendatang kartu mereka sudah selesai dicetak.

Namun yang menjadi masalah karena adanya peserta mandiri yang ingin menjadi peserta PBI APBD namun iuran mereka masih menunggak.

"Itu syarat BPJS bahwa yang menunggak harus diselesikan dulu sebelum menjadi peserta PBI APBD, " ujarnya. (*) 

Penulis: Samir
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved