Hidayat Nur Wahid Buka Suara soal Dana Desa: UU-nya Diteken Era SBY, Pernah Ditolak PDIP

Hidayat mengatakan, justru saat itu PDI-P menolak pembahasan UU Desa di DPR RI.

Hidayat Nur Wahid Buka Suara soal Dana Desa: UU-nya Diteken Era SBY, Pernah Ditolak PDIP
Istimewa
Hidayat Nur Wahid. 

TRIBUNKALTIM.CO - Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan fakta tentang asal-usul dana desa.

Hidayat mengatakan, sebenarnya UU No 6/2014 tentang Desa yang menjadi landasan pengucuran dana desa di era Pemerintahan Jokowi-Jusuf sudah lama ada. UU-nya diteken Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarkan oleh beliau di tahun 2015. Itu artinya, dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY," ujar Hidayat Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Hidayat mengatakan, justru saat itu PDI-P menolak pembahasan UU Desa di DPR RI.

Karena itu, jika kini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut anggaran Dana Desa itu ada karena Jokowi, sebagai hal yang keliru.

Karenanya, Hidayat Nur Wahid meminta Tjahjo agar mengoreksi ucapannya.

"Pada masa itu, justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengoreksi deh, seperti yang lain. Nggak perlu sungkanlah," ujarnya.

Hidayat menambahkan, Tjahjo Kumolo seharusnya menyampaikan kepada rakyat agar mereka tidak perlu khawatir program serupa terhenti, siapapun  nanti yang menjadi presiden sembari menegaskan bahwa tidak semua yang ada di negara ini dihadirkan oleh Jokowi.

Baca juga:

Dikabarkan Segera Menikahi Syahrini, Begini Figur Reino Barack di Mata Imam Besar Istiqlal

Halaman
123
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved