Dua Kementerian Kerjasama Pelayanan Status Hukum Kapal Penangkap Ikan dan Kepelautan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan kerjasama pelayanan status hukum kapal penangkap ikan & kepelautan.

Dua Kementerian Kerjasama Pelayanan Status Hukum Kapal Penangkap Ikan dan Kepelautan
HO/Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bekerjasama dalam pemberian pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan di Jakarta, Selasa (5/3/2019) pagi. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bekerjasama dalam pemberian pelayanan status hukum kapal penangkap Ikan dan kepelautan.

Hal tersebut ditandai oleh penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Status Hukum Kapal Penangkap Ikan dan Kepelautan yang telah ditandatangani pada hari ini, Selasa (5/3/2019) di Jakarta sebagaimana rilis yang diterima oleh Tribunkaltim.co melalui sambungan WhatsApp.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar.

Ekspor Sarang Burung Walet Kaltim Capai Rp 2,3 Triliun, Ini Komoditas Ekspor Unggulan Bumi Etam

Beredar Foto Wanita Diduga Artis Berbaju Pink di Penangkapan Andi Arief, IPW Minta Polisi Transparan

Bingung Mau Makan Siang Menu Apa? Ini Rekomendasi Makanan Jepang di Mall Pentacity Balikpapan

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 05/MEN-KP/KB/XI/2016 dan Nomor PJ 229 tahun 2016 tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Tanggal 28 November 2016.

"Kapal penangkap ikan harus memenuhi aspek Kelaiklautan kapal, keselamatan dan keamanan kapal, dan status hukum kapalnya. Begitu juga dengan awak kapalnya harus memiliki pendidikan kepelautan tertentu agar dapat mendukung terwujudnya keselamatan dan keamanan pelayaran," ujar Dirjen Agus usai prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut pagi ini Selasa (5/3/2019).

Dirjen Agus juga menegaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan harus memiliki surat-surat atau dokumen untuk melaut yang lengkap selayaknya alat transportasi di darat.

Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kerjasama tersebut meliputi penyelenggaraan kelaiklautan.

Laik tangkap dan laik simpan kapal penangkap ikan dan pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal penangkap ikan.

5 Fakta Pantai Nirmala di Kota Balikpapan, Makam Jepang Perang Dunia II Sampai Sepeda Gantung Couple

Andi Arief Terjerat Narkoba, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi: Dia Harus Dibantu 

ASN Disorot Bawaslu Kutim

"Selanjutnya, akan ada sinkronisasi dan pertukaran data base kapal penangkap ikan dan pengawakan serta fasilitasi perizinan atau administrasi satu atap," ujar Capt. Sudiono usai menghadiri prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut di Jakarta.

Menurutnya, kerjasama tersebut juga meliputi pelatihan dan sertifikasi kepelautan bagi nelayan, penerbitan Dokumen Pelaut Kapal Penangkap Ikan.

Halaman
12
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved