Pilpres 2019

Ketika Jokowi dan Jusuf Kalla Silang Pendapat Terkait Kartu Pra-kerja

Kabar terbaru, Presiden Jokowi tampaknya silang pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait penerapan Kartu Pra-kerja

Ketika Jokowi dan Jusuf Kalla Silang Pendapat Terkait Kartu Pra-kerja
Kolase Tribunnews.com
Wacana Kartu Pra-kerja yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menuai pro kontra. Kabar terbaru Presiden Jokowi tampaknya silang pendapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait penerapan Kartu Pra-kerja. 

Jokowi menyebut pemegang kartu itu akan tetap menerima honor meski belum mendapatkan pekerjaan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kopi Haji Anto 2 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/3/2019).

Jokowi menjawab pertanyaan salah seorang warga yang hadir soal tiga kartu baru yang diperkenalkannya kepada publik belakangan ini.

"Mengenai Kartu Pra-kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik atau perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri, untuk dapat pekerjaan," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa warga saat melihat aktivitas jual beli di Pasar Sentral Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/3/2019). Dalam kunjungannya, Presiden mengatakan harga kebutuhan pokok di Kendari stabil.
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyapa warga saat melihat aktivitas jual beli di Pasar Sentral Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (2/3/2019). Dalam kunjungannya, Presiden mengatakan harga kebutuhan pokok di Kendari stabil. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.

Pelatihan itu dikerjakan oleh instrukstur profesional dengan kualifikasi yang baik.

"Sehingga begitu lulus training, mestinya kalau training bagus, gampang sekali masuk dunia kerja," kata Jokowi.

Namun, jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang Kartu Pra-kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, ia akan mendapat honor dari pemerintah.

"Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi.

Jokowi juga menyebut tiga kartu baru yang akan diluncurkannya muncul berdasarkan survei kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei, kebutuhan utama rakyat berturut-turut ialah harga sembako, pekerjaan, dan pendidikan.

"Jadi ketiga kartu ini kita keluarkan berdasarkan survei. Jadi bukan awur-awuran," kata Jokowi yang saat bertemu pengurus dan anggota pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sabtu (2/3/2019), dilansir Kompas.com.

Kritik Lawan Politik

Kartu Pra-kerja Jokowi langsung menuai kritik dari lawan politiknya.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menilai kartu itu tidak tepat karena akan menggaji masyarakat yang belum mendapat pekerjaan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi narasumber pada diskusi polemik bertemakan Freeport Bikin Repot di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Diskusi mingguan ini membahas polemik dugaan Ketua DPR RI Setya Novanto mencatut nama presiden dan wapres untuk meminta saham Freeport.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Daripada menggaji pengangguran, ia menilai lebih baik pemerintah memikirkan terlebih dulu nasib para honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun, namun tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak.

"Menurut saya jangan lah memberikan impian kosong. Coba itu pikirkan dulu yang honorer, yang jumlahnya masih ratusan ribu, yang mereka sudah mengabdi kepada bangsa dan negara tapi tidak mendapatkan honor yang layak. Itu saja dulu dipikirin," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019), dikutip dari Kompas.com.

Fadli Zon juga menilai akan lebih baik pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja ketimbang membagi-bagikan kartu.

Sebab, ia menilai masalah yang menyebabkan banyaknya pengangguran saat ini adalah karena sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

"Pikirkan Lapangan pekerjaan yang permanen sehingga masyarakat bisa bekerja. Saya kira masyarakat tidak ingin tidak bekerja kemudian dapat honor. Itu bukan solusi. Solusinya adalah ciptakan lapangan kerja yang mudah. Pikirkan honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun tapi tidak mendapat hak mereka," kata dia.

Fadli pun menilai kartu pra kerja yang ditawarkan Jokowi tak lebih hanya untuk menarik suara masyarakat menjelang pemilu 2019. Ia menilai kehadiran kartu itu sangat politis.

"Ya sangat politis, tapi politisinya agak norak. Tidak canggih," kata Wakil Ketua DPR ini.

Reaksi Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya buka suara menyusul kontroversi Kartu Pra-kerja.

Ia mengatakan, kebijakan memberikan Kartu Pra-kerja oleh calon presiden Jokowi seharusnya dipertimbangkan kembali secara matang.

Ia beralasan, penggunaan kartu untuk penggangguran itu cocok jika diterapkan di negara maju, mengingat negara-negara itu memiliki anggaran besar dan berpenduduk sedikit.

"Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak. Tentu harus dihitung, kalau ada anggarannya silakan," ujar JK saat ditemui di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019), seperti dilansir Tribunnews.com.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019). (Tribunnews.com/Rina Ayu)

Berbeda dengan Indonesia, ujar Jusuf Kalla, penerapan Kartu Pra-kerja sukses diterapkan di negara-negara seperti di Amerika, Kanada, maupun Australia.

"Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju tapi penduduknya tidak banyak," tutur dia.

Saat disinggung terkait anggaran kartu sakti tersebut, Jusuf Kalla menegaskan, pos anggaran tahun 2019 telah penuh dan hal itu bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

"Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu; yang jelas tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada," katanya.

(TribunKaltim.co/Syaiful Syafar)

Jangan lupa follow Instagram tribunkaltim:

Subscribe channel YouTube newsvideo tribunkaltim:

Penulis: Syaiful Syafar
Editor: Januar Alamijaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved