Castro: Bawaslu Harus Gali Fakta Keterlibatan ASN dan Dugaan Politik Uang

Kata dia, yang mesti diurai oleh Bawaslu yakni, dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye dan dugaan politik uang (money politic) dalam kegiatan tersebut

Tribunkaltim.co/ Budi Hartono
Herdiansyah Hamzah 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah berpendapat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim perlu menggali unsur pidana dugaan pelanggaran Pemilu dalam kegiatan pembekalan saksi pemantau caleg DPR RI dari Partai Golkar.

Selain unsur pidana, perlu memperkuat fakta hukum.

"Tugas Bawaslu sekarang adalah bagaimana memastikan unsur pidananya terpenuhi dengan mengurai peristiwa dan menggali fakta-fakta hukum," kata Herdiansyah Hamzah, kepada Tribun, Jumat (8/3/2019). 

Bawaslu Kaltim Bakal Proses Dugaan Politik Uang di Pembekalan Saksi Caleg DPR RI 

Dosen Unmul Hadiri Bimtek Saksi Pemantau, Bawaslu Samarinda Proses Dugaan Pelanggaran ASN 

Menurut dia, seperti yang dikabarkan di pemberitaan online maupun cetak, ada dua persoalan dalam kasus yang ditangani Bawaslu Kota Samarinda.

Kata dia, yang mesti diurai oleh Bawaslu yakni, dugaan keterlibatan ASN dalam kampanye dan dugaan politik uang (money politic) dalam kegiatan tersebut.

"Mengenai keterlibatan ASN, itu jelas pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf f UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) yang menyebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang mengikutsertakan ASN," ucapnya.

Sanksi bagi pelaksana dan/atau tim kampanye yang melibatkan ASN dalam kampanye, lanjut Castro sapaan akrabnya, diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu dimana ancaman pidananya adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun. 

Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Borneo FC, Menit 22 PSS Sleman Cetak Gol Pakai Dada Skor 1-0

Jangan Lupa! Ada 4 Perbedaan Mendasar PPDB 2019 dan 2018, Pelanggaran Ketentuan Bisa Dipolisikan

Sedangkan bagi ASN yang terlibat dalam kampanye, selain sanksi administratif, juga bisa dikenakan delik pidana jika dia turut serta menjadi pelaksana atau tim kampanye.

"Ancaman pidananya adalah pidana kurungan paling lama 1 tahun, sebagai diatur dalam Pasal 494 UU Pemilu," tegasnya.

Sedangkan untuk dugaan politik uang, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 521 UU Pemilu.

Khusus untuk ASN yang terlibat, jika terbukti benar, maka tentu saja akan menjadi preseden buruk sekaligus menjadi hal memalukan bagi institusinya.

"Ini menjadi semacam anomali, dimana orang "terdidik" yang seharusnya memberikan teladan, justru malah melanggar aturan. Kalau memang ingin berpolitik, lebih baik tanggalkan jubah ASN," kritik Castro.

Bahkan, tambah Castro, diduga mobil kampanye RM beberapa kali masuk dan parkir di kampus.

"Ini bisa dijadikan petunjuk oleh Bawaslu dalam mendalami kasus ini. Ekspektasi publik sangat besar agar Bawaslu dapat mengusut tuntas kasus ini, agar dapat memberikan efek terapi bagi yang lain, alias tidak menguap," tambahnya.

Tetapi, lanjut dia, tentu saja semua dugaan itu juga sangat ditentukan oleh seberapa kuat Bawaslu bekerja mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran tersebut. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved