Soal Lubang Tambang dan Lahan Kritis di Kaltim, Menteri LHK: Memang Bisa Dikerjain Sekejap?

Di Indonesia, ada 1.000 lebih titik kerusakan lingkungan akibat tambang, yang sudah diidentifikasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penulis: Rafan Dwinanto |
Tribunkaltim.co/ Rafan Dwinanto
Usai beri kuliah umum, Menteri LHK Siti Nurbaya berfoto bersama Gubernur Kaltim, jajaran Rektorat Unmul, di Kampus Fakultas Kehutanan 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Membereskan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, terutama batubara, tak semudah membalik telapak tangan.

Di Indonesia, ada 1.000 lebih titik kerusakan lingkungan akibat tambang, yang sudah diidentifikasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, usai memberi kuliah umum di Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kamis (8/3/2019).

SEDANG BERLANGSUNG - Link Live Streaming Borneo FC vs PSS Sleman, Lerby dan Renan Langsung Main

Torehkan Prestasi, SAMS Sepinggan Balikpapan Raih 4 Penghargaan Prestisius Internasional

Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda Kunjungi Masriah, Kapolsek: Hitung-hitung Beramal

Siti Nurbaya mengungkapkan dirinya juga mengikuti persoalan akibat dampak tambang. Dari 1.000 titik kerusakan lingkungan yang teridentifikasi, 350 titik diantaranya sudah masuk daftar untuk diperbaiki.

"Tahu nggak, kerusakan model kaya gitu di Indonesia ada 1.000 lebih titiknya. Dan kita sudah identifikasi. 350 sudah kami identifikasi untuk diperbaiki," kata Siti.

Namun, Siti menegaskan, perbaikan tersebut dilakukan secara bertahap.

"Memang bisa dikerjain sekejap? Emangnya Sangkuriang, gitu? Diberesin sekarang, dibalik, selesai. Inikan semua dalam proses untuk diperbaiki," kata Siti saat didesak wartawan.

Soal hukum lingkungan, kata Siti, diatur dalam UU Nomor 32. Kementrian LHK, lanjut Siti, tak bisa serta merta masuk ke ranah pertambangan. Terkecuali jika ada kasus tertentu.

"Tadi aku sudah bilang, kalau penegakan hukum lingkungan hidup di UU 32 ada rumusnya. Pertama soal tambang itu soal siapa sih? Itu harus tahu dulu. Ada inspekturnya, ada pengawasnya. Lingkungan itu akan turun penegakan hukumnya kalau, rusak, cemar. Kemudian saya sudah ikut memerhatikan itu," katanya lagi.

Berbagi dengan Lansia Tunanetra, Polisi Bagi-bagi Nasi Bungkus ke Penyapu dan Pemulung

Kuliah Umum Menteri LHK di Fakultas Kehutanan Unmul Diwarnai Unjukrasa

4 Alamat Gerai Operator Seluler di Kota Balikpapan, Lengkap dengan Jam Operasionalnya

Bahkan, kata Siti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut mengawasi persoalan tambang ini.

"KPK juga sudah turun. Sudah bertahun-tahun. Tapi tambangnya sudah lama dikasih. Lubangnya sudah lama ada," ungkap Siti.

Begitu pula soal banyaknya lahan kritis di Kaltim, yang luasnya mencapai jutaan hektare. Menurut Siti, hal tersebut juga menjadi perhatian Kementrian LHK.

"Lahan kritis itu lagi ditangani. Itu persoalan sudah sangat lama rentangnya. Dan justru itu yang sekarang mau diperbaiki," kata Siti.

Cara penanganannya pun beragam. Mulai dari penanaman ulang, hingga ke tahap penegakan hukum. Di Kaltim, menurut Siti, sudah ada beberapa perusahaan yang dijatuhi sanksi. Seperti kerusakan lingkungan akibat tambang, penanganan lahan kritis juga memerlukan proses.

"Diwajibkan para pemegang izin untuk menaman, penegakan hukum, di situ mainnya. Dengerin, bagimana mau berasa sekarang, itu (lahan kritis) kan sudah puluhan tahun lalu. Kan sekarang dibenerin. Memang bisa tumbuh pohon, ditanam sekaran,g tumbuh besok. Kan dilihat tiga tahun, empat tahun," tegasnya.

Siti berpendapat, perizinan untuk aktivitas ekonomi, tak dapat dihentikan. Namun, harus diseimbangkan dengan daya dukung lingkungan. Kuncinya, kata Siti, pemberian izin harus mengedepankan azas kehati-hatian.

"Memang mau dibunuh semua izin? Semua ekonomi? Kan tak bisa. Yang bener adalah seimbangkan. Boleh ekonomi, tapi rakyat ngga boleh ditinggalin. Itu yang diminta Presiden. Dan saya kira Pak Gubernur punya semangat yang sama soal itu. Caranya adalah beri izinnya hati-hati, setelah diberi izinnya diawasi. Kalau nakal juga kenain sanksi. Kan itu yang jalan. Sudah banyak yang disanksi di Kaltim, nanti dicek ke Dirjen Gakkum," tuturnya. (*) 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved