Kuota PPPK untuk Bontang Nihil, Ini yang Diminta Pemkot

Pemkot Bontang memastikan tabun ini rekrutmen untuk pegawai PPPK belum bisa direalisasikan.

Kuota PPPK untuk Bontang Nihil, Ini yang Diminta Pemkot
https://ssp3k.bkn.go.id/home
PPPK atau P3K Portal Pendaftaran 

 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Harapan ribuan pegawai non-PNS untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bontang harus lebih lama.

Pemkot Bontang memastikan tabun ini rekrutmen untuk pegawai PPPK belum bisa direalisasikan.

Kabid Mutasi dan Pengembangan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sunarya mengatakan rekrutmen untuk PPPK tahap pertama tak tersedia untuk Bontang.
Kuota untuk PPPK dari pusat untuk Kota Bontang nihil.

Pun begitu, pemerintah pusat berjanji rekrutmen tahap kedua akan membuka keran untuk Bontang.

"Hasil pertemuan kemarin di Batam, Kemenpan-RB memastikan tidak ada kuota PPPK untuk Bontang," ujar Sunarya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPRD, di Kantor Sekretariat Dewan, Senin (11/3).

Pelayanan BNN Mesti Menjangkau Sampai Mal Pelayanan Publik, Ini Alasannya

Miliki Laboratorium Lingkungan, DLHK Kukar Bidik Pendapatan Rp 1,5 Miliar

Kemenlu: Jokowi Arahkan Koordinasi Upaya Pembebasan Siti Aisyah, Terdakwa Pembunuh Kim Jong Nam

Sunarya menjelaskan, dari hasil pertemuan di Batam dengan Kemenpan-RB diketahui pemerintah pusat memprioritaskan seleksi PPPK untuk pegawai Kategori 2 (K2).

Sedangkan, Pemkot Bontang tercatat tidak lagi memiliki pegawai K2 yang belum terangkat sebagai PNS.

"Kami ke Batam kemarin tidak ada undangan, tapi kami memaksa pergi karena ingin tahu alasannya. Ternyata ada peluang untuk perekrutan tahap 2 nanti," ujar Sunarya.

Ia menambahkan, hingga sekarang pemerintah pusat tak memberikan jadwal tetap terkait pelaksanaan seleksi K2. Pihaknya mengaku, hanya menerima informasi rekrutmen tahap kedua bakal dilakukan.

Lebih lanjut, Sunarya berharap agar Komisi I DPRD Bontang mendukung Pemkot untuk berkomunikasi dengan Kemenpan-RB terkait formasi untuk daerah.

Menurut mantan guru SMA Negeri 1 Bontang ini, intervensi daerah diperlukan dalam penyusunan format seleksi. Sebab, daerah mengharapkam banyak partisipasi dari putra daerah ketimbang dari luar.

"Misalnya untuk formasi tertentu tak perlu harus sarjana, kalau untuk arsiparis SMK pun bisa. Supaya warga Bontang bisa terserap tak perlu mengharap dari luar," pungkasnya. (m09)

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved